JAKARTA: Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, diharapkan segera bertemu Presiden Prabowo Subianto sebelum PDI Perjuangan melaksanakan kongres yang direncanakan pada April 2025. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Said Abdullah, yang menyebut rencana mengundang Prabowo sebagai tamu kehormatan dalam kongres tersebut.
“Pertemuan antara Ibu Mega dan Presiden Prabowo tentu sangat penting, mengingat hubungan keduanya yang selama ini terjalin dengan baik,” ujar Said dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Megawati sebelumnya telah menegaskan bahwa relasi dengan Prabowo tetap harmonis, seperti yang ia sampaikan pada pidatonya dalam Hari Ulang Tahun Ke-52 PDI Perjuangan. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang menegaskan kedekatan hubungan kedua tokoh tersebut.
Said menekankan bahwa hubungan baik ini tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk barter politik atau terkait status hukum yang saat ini menjerat Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Menurutnya, hukum harus ditegakkan sesuai koridornya tanpa ada negosiasi kepentingan politik.
“Bu Mega selalu menempatkan hukum sebagai panglima. Tidak ada kaitannya antara kasus hukum Mas Hasto dengan hubungan baik beliau dengan Presiden Prabowo,” tegas Said.
Said juga menyampaikan bahwa Megawati berharap Prabowo sebagai pemimpin nasional dapat menjadi pelopor dalam membangun sistem hukum yang kokoh, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, harapan ini sejalan dengan aspirasi semua pihak yang menginginkan stabilitas hukum dan politik di Indonesia.
Ia mengungkapkan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan menjadi momen penting bagi politik nasional. Pertemuan tersebut diharapkan dapat meredakan ketegangan yang muncul, terutama dari kalangan yang sering membuat spekulasi tidak proporsional.
Lebih lanjut, Said menepis anggapan bahwa hubungan baik kedua tokoh ini terkait dengan manuver politik, seperti “dagang sapi politik” atau upaya PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa Megawati dan Prabowo tidak memiliki karakter untuk menggunakan hubungan mereka demi kepentingan politik sesaat.
Jika pertemuan ini terwujud, Said meyakini pembicaraan akan berfokus pada isu-isu strategis, seperti politik negara, geopolitik global, hukum, pangan, dan energi. Selain itu, Megawati juga akan membahas cara mewujudkan cita-cita Indonesia Raya sesuai konstitusi.
Meski tidak berada dalam pemerintahan, Said menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan menjadi oposisi. Menurut Megawati, sistem politik Indonesia tidak mengenal istilah oposisi atau koalisi secara formal. Oleh karena itu, PDI Perjuangan memilih posisi sebagai sahabat konstruktif bagi pemerintahan Prabowo.
“Kami ingin menjadi sahabat yang tulus, mendukung tanpa konsesi,” tutup Said.
