JAKARTA (Sketsa.co) — Penunjukan dan pelantikan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rabu (21/2) menandai fase baru hubungan “keluarga Cikeas” dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Setelah 9 tahun berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi menyusul lengsernya SBY sebagai presiden yang telah menjabat dua periode sejak 2024 hingga 2014, kini di sisa 8 bulan periode kedua pemerintahan Jokowi, justru hubungan Demokrat dengan Jokowi mengalami fase “mesra” seiring “memburuknya’ relasi Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, partai pengusung pencapresan Jokowi dua periode.
Sesungguhnya, Demokrat telah masuk dalam gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM), kumpulan partai yang mengusung duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2024. Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei dan rekapitulasi hitung riil, pasangan ini memimpin perolehan suara di kisaran 58%, dan punya kans besar memenangkan pilpres hanya sekali putaran.
Merapatnya Demokrat menjadi bagian dari koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi tentu saja mengindikasikan sejumlah hal. Pertama, Jokowi membutuhkan Demokrat sebagai mitra koalisi pendukung pemerintahannya untuk “menambal” melemahnya dukungan dari PDIP, Nasdem dan PKB yang berbeda pilihan dukungan capres-cawapres pada Pilpres 2024.
Hadapi Tekanan Politik
Dalam jangka pendek, hal itu dibutuhkan pemerintahan Jokowi untuk menghadapi potensi tekanan politik sehubungan dengan “ketidakpuasan” kubu paslon 01 (Anies Baswedan-Muhaimin iskandar) dan 03 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) yang akan melakukan sejumlah langkah, antara lain mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi seputar dugaan kecurangan pemilu dan pengajuan hak interpelasi atau angket di DPR.
Masuknya Demokrat di kubu pemerintahan Jokowi sekaligus menandai menguatnya barisan koalisi pro-paslon 02 (Prabowo-Gibran) yang jika tidak ada aral melintang sangat mungkin akan dilantik sebagai presiden-wapres pada 20 Oktober 2024. Tanpa analisa rumit, Jokowi memang diketahui sebagai endorser paslon 02, yang notabene Gibran adalah putra sulungnya.
Baca juga: Benarkah Hanya PDIP & PKS yang Siap Jadi Oposisi?
Bagi Demokrat sendiri, penunjukan dan pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN merupakan pencapaian politik yang signifikan setelah nyaris 9 tahun terakhir Demokrat tak punya panggung “seksi” untuk menyapa masyarakat luas. Bagaimanapun, menjadi bagian dari pemerintah, memberikan insentif popularitas dan engagement Demokrat ke publik, setidaknya di kalangan konstituen utama partai tersebut.
Tentu saja jika Prabowo-Gibran pada akhirnya dilantik menjadi presiden dan wapres, hampir bisa dipastikan AHY dan beberapa politisi Demokrat akan diakomodir sebagai anggota kabinet atau posisi lain di pemerintahan mengingat Demokrat merupakan bagian yang aktif dalam koalisi parti pendukung 02.
Jadi, secara kalkulasi politik jangka pendek atau menengah, masuknya AHY dalm kabinet Presiden Jokowi yang masa bakti pemerintahannya tinggal 8 bulan lagi, merupakan sebentuk simbiose mutualisma. Saling menguntungkan dan membutuhkan.
