JAKARTA (Sketsa.co) — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan salah satu topik pembicaraan para petinggi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Kepulauan Seribu adalah isu penjegalan bakal capres Anies Baswedan menjelang Pilpres 2024.
Riefky menjelaskan bahwa dalam pembicaraan di Pulau Kaliage (milik Ketum Nasdem Surya Paloh) itu, mereka menemukan indikasi pihak berkuasa akan menggunakan segala cara untuk mencegah Anies maju sebagai capres. “Mereka siap menggunakan berbagai metode dan sumber daya, termasuk mengganggu tiga partai politik pendukungnya,” katanya di Jakarta, Rabu (31/5).
Namun, Riefky menegaskan bahwa Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem tetap bersatu dan solid. Ketiga partai ini akan terus fokus mengkampanyekan agenda-agenda perubahan.
Riefky menjamin semua langkah yang diambil koalisi akan dilakukan sesuai dengan konstitusi. Mereka akan bertindak sesuai dengan hukum dan memiliki landasan ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.
Sementara itu, mantan Wakil Menkum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayana, menilai cawe-cawe politik yang paling nyata dari Presiden Jokowi terlihat dalam dugaan pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat saat ini sedang bergulir di Mahkamah Agung (MA). Denny mendapat informasi bahwa PK tersebut kemungkinan akan dikabulkan.
“Dalam dugaan pencopetan Partai Demokrat melalui KSP Moeldoko, cawe-cawe politik dari Presiden Jokowi sangat jelas terlihat. PK Moeldoko di MA dikatakan ditukar guling dengan kasus korupsi mafia hukum yang sedang berproses di KPK,” ujar Denny dalam keterangannya, Rabu (31/5).
Denny berpendapat seharusnya Jokowi tidak membiarkan tindakan Moeldoko terjadi. Bahkan, menurutnya, Jokowi seharusnya memecat Moeldoko.
Dalam Proses di MA
Menanggapi tudingan Denny, Juru Bicara MA Suharto mengaku bingung karena permohonan PK Moeldoko baru saja masuk dan masih dalam proses untuk diadili.
“Berdasarkan Sistem informasi Administrasi Perkara di MA, tanggal distribusi masih kosong dan majelisnya juga masih kosong alias belum ada. Bagaimana mungkin putusan tersebut bisa ditebak?,” ujar Suharto.
Pada Februari 2021, Moeldoko berupaya mengambil-alih kepemimpinan Demokrat. Moeldoko dan kelompoknya menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang dan pada 5 Maret 2021, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Demokrat. Namun, pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Demokrat versi KLB Deli Serdang.
Setelah itu, kubu Moeldoko mengajukan berbagai gugatan dan upaya hukum untuk mendapatkan legalitas. Namun, berulang kali pengadilan menolak gugatan tersebut.
Baca juga: Bertemu di Pulau Milik Surya Paloh, Koalisi Pro-Anies Tetap Solid
Sebelumnya, Anies Baswedan juga mengungkapkan bahwa ia menerima laporan kekhawatiran dari publik terkait pernyataan Presiden Jokowi mengenai cawe-cawe demi bangsa dan negara, termasuk terkait Pemilu 2024. Beberapa kekhawatiran yang disampaikan adalah terkait penjegalan dan potensi ketidaknetralan dalam Pemilu 2024.
“Ada yang mengungkapkan kekhawatiran terkait penjegalan, ada yang khawatir tentang kriminalisasi, ada kekhawatiran terkait ketidaknetralan penyelenggaraan pemilu, khawatir terhadap perlakuan yang tidak adil terhadap calon legislatif dan partai politik, serta khawatir terhadap perlakuan yang tidak adil terhadap calon presiden,” ungkap Anies di Jakarta, Selasa (30/5).
Anies berharap ungkapan kekhawatiran tersebut tidak terwujud agar Pemilu dan Pilpres 2024 dapat berjalan dengan netral tanpa adanya kecurangan.
Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid menilai publik akan memberikan reaksi jika langkah cawe-cawe yang dilakukan Jokowi melampaui batas kewenangannya. Sebaliknya, dia menduga kekhawatiran yang diungkapkan Anies merupakan kekhawatiran terhadap elektabilitasnya sebagai capres.
Seperti diketahui, dalam sejumlah hasil survei mutakhir, misalnya Litbang Kompas, LSI Denny JA, dan SMRC, elektabilitas Anies selalu berada di posisi ketiga setelah Ganjar Pranowo (PDIP) dan atau Prabowo Subianto (Gerindra).
Benarkah rangkaian tudingan yang dilontarkan pendukung dan koalisi pro-Anies bagian dari strategi “playing victim” yang di ujungnya dimaksudkan untuk meraih simpati publik lebih luas?
Bukankah strategi “tampak dizholimi” acapkali efektif untuk meraih dukungan dan mendongkrak elektabilitas?
