JAKARTA (Sketsa.co) — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merasa partainya tak dibutuhkan lagi dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hal itu ditegaskan Paloh sebagai respons atas tidak diundangnya Nasdem dalam pertemuan koalisi partai-partai pendukung pemerintah oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/5) malam.
Seperti diketahui, Jokowi mengadakan pertemuan dengan enam pimpinan partai, yakni Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, serta Plt. Ketum PPP Mardiono.
Ketum Nasdem Surya Paloh menjadi satu-satunya pimpinan partai anggota koalisi pendukung pemerintah yang tidak turut diundang dalam pertemuan hampir tiga jam tersebut.
Jokowi membenarkan bahwa dirinya memang tidak mengundang Surya Paloh dalam pertemuan tersebut karena alasan sudah memiliki koalisi sendiri.
“Ya memang (Nasdem) enggak diundang,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan kepada pers usai meninjau kegiatan di pusat perbelanjaan modern Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Surya Paloh mengakui sejak Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, hubungannya dengan Presiden Jokowi merenggang, dan berada di titik terendah.
“Kalau dibilang di titik terendah itu sudah bagus. Yang saya takut kalau sudah masuk kategori minus,” ucap Surya Paloh seperti dikutip cnnindonesia.com, Jumat (5/5).
Namun demikian, Paloh menegaskan Nasdem tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024.
Pertanyaannya, mengapa Nasdem tidak keluar saja dari koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi kalau merasa tidak dibutuhkan lagi?
Dengan menyatakan keluar atau mundur dari koalisi partai pendukung pemerintah, bukankah itu akan menjadi langkah elegan yang justru bisa mengundang simpati publik?
Manuver Tanggung
Sebenarnya, sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024 pada 3 Oktober 2022, partai ini telah mengambil langkah berbeda dengan Jokowi sebagai pimpinan koalisi partai pendukung pemerintah.
Bukan rahasia lagi bahwa Jokowi sejak lama tampak tidak sreg dengan Anies Baswedan. Ini terlihat dari langkah Jokowi yang mendepak Anies dari posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode pertama Jokowi menjabat presiden.
Ketidaknyamanan Jokowi terhadap Anies kian menebal tatkala menjadi Gubernur DKI Jakarta sejak Oktober 2017, Anies banyak melakukan langkah yang dinilai “berseberangan” dengan cara Jokowi menangani Ibu Kota saat menjadi Gubernur DKI. Contoh yang paling mencolok, Anies mengganti program normalisasi sungai untuk mengatasi banjir dengan program naturalisasi sungai, yang dinilai sekadar “asal beda”.
Jokowi dan Anies tampak memiliki paradigma yang berbeda dalam penanganan masalah-masalah di Ibu Kota. Pada akhirnya, Anies seperti tampil menjadi “antitesa” Jokowi. Alhasil, siapapun yang tidak suka dengan kepemimpinan Jokowi dipersepsikan sebagai pendukung Anies. Begitu sebaliknya.
Dalam konteks seperti itu, langkah Nasdem mencapreskan Anies jelas terlihat sebagai bentuk “perlawanan” atau “pembangkangan” terhadap kepemimpinan Jokowi.
Baca juga: Mengapa Hasil Survei Capres LSN dan Charta Politika Berbeda Jauh?
Jokowi tampaknya tak akan “mengusir” Nasdem dari koalisi pendukung pemerintah. Namun, dari cara Jokowi memperlakukan Nasdem, terlihat sekali bahwa mantan Walikota Solo ini sebenarnya sudah tak nyaman dengan keberadaan Nasdem di pemerintahan.
Jadi, saat ini bisa dikatakan secara de facto Nasdem seperti sudah “dianggap” keluar dari koalisi pendukung pemerintahan Jokowi.
Akankah Nasdem bakal deklarasi secara resmi keluar dari koalisi dengan sekaligus menarik tiga kadernya di kabinet: Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menkominfo Johnny G. Plate?
