JAKARTA (Sketsa.co) — Presiden Joko Widodo menepis tudingan dirinya ikut campur dalam penentuan nama bakal calon presiden (capres) maupun cawapres di Pilpres 2024.
Jokowi menegaskan pertemuannya dengan enam ketua umum partai politik pro-pemerintah beberapa hari lalu merupakan ajang diskusi politik.
“Cawe-cawe? He…he…he…bukan cawe-cawe. Itu diskusi aja kok, kok cawe-cawe. Saya tadi sudah sampaikan saya ini kan juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe,” kata Jokowi kepada wartawan di pusat perbelanjaan modern Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Jokowi menegaskan urusan pencapresan merupakan urusan partai. “Urusan capres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak balik saya sampaikan. Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka, boleh-boleh saja,” ujarnya.
Jokowi menegaskan bahwa selain sebagai pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik. Menurutnya, tidak ada konstitusi yang dilanggarnya.
Seperti diketahui, selain Presiden, Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, partai pemenang Pemilu 2019. Meski dalam diksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jokowi adalah “petugas partai” yang tengah menjabat presiden, namun mantan Walikota Solo itu telah menjadi aktor politik yang memiliki pengaruh besar.
Pengaruh Jokowi dalam perpolitikan bahkan masih terasa dan dirasakan hingga menjelang Pilpres 2024 ini, setidaknya dalam kaitan pembentukan koalisi partai di luar Nasdem, Demokrat dan PKS yang telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan mengusung bakal capres Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta.
Sejak muncul wacana dan rencana pembentukan koalisi besar partai-partai pro-pemerintah, Jokowi dikesankan sebagai figur sentral. Meminjam diksi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Jokowi merupakan “komandan” koalisi.
Namun, sejak PDI Perjuangan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres pada 21 April lalu, posisi dan pengaruh Jokowi dalam kaitan rencana pembentukan koalisi besar dipertanyakan.
Pudar?
Dengan pendeklarasian Ganjar sebagai capres PDIP yang sebelumnya tak pernah didiskusikan bersama partai-partai lainnya di koalisi pro-Jokowi, hal itu seperti mengisyaratkan bahwa pengaruh Jokowi dalam pembentukan koalisi besar melemah atau bahkan pudar.
Alhasil, partai-partai pro-Jokowi lainnya seperti Golkar, PPP, PAN, juga Gerindra dan PKB, tampak berjalan sendiri-sendiri. PPP misalnya, dengan mantap memutuskan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo dengan merapat ke PDIP. Kabarnya, PAN akan menyusul bergabung ke PDIP untuk mengusung pencapresan Ganjar.
Baca juga: Golkar Sangat Mungkin Gabung KKIR Dukung Pencapresan Prabowo
Sementara Gerindra dan PKB kelihatan mencoba menggalang kekuatan sendiri dengan mengajak Golkar bergabung membentuk koalisi dengan mengusung pencapresan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Jika pada akhirnya enam partai pendukung pemerintaahan Jokowi terbagi menjadi dua poros koalisi yang mengusung capres berbeda, hal itu tentu bisa ditafsirkan bahwa pengaruh Jokowi untuk menentukan arah tunggal pencapresan dalam wadah koalisi besar telah pudar.
