JAKARTA (Sketsa.co) — Benarkah Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya ingin memanfaatkan Partai Demokrat sebagai mitra koalisi untuk memenuhi syarat presidential threshold pada Pilpres 2024?
Dengan kata lain, Nasdem dan PKS hanya ingin memastikan Anies Baswedan mendapatkan tiket pencapresan melalui bergabungnya Partai Demokrat dalam rencana pembentukan Koalisi Perubahan?
Partai Demokrat secara resmi telah mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan secara resmi keputusan diambil rapat forum Majelis Tinggi Partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berlangsung selama lima jam pada Rabu (1/3/2023).
“Namun untuk bakal cawapres sepenuhnya diserahkan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kami menyerahkan ke Anies untuk menentukan cawapresnya,” katanya saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Baca juga: Mengapa PKS Ingin Duetkan Anies-Sandi Lagi?
Demokrat menjadi yang paling belakangan di antara tiga partai yang bertekad jalin koalisi untuk mengusung pencapresan Anies. Nasdem sudah lebih awal mendeklarasikan pada 3 Oktober 2022, sementara PKS melakukan hal serupa pada 26 Februari 2023.
Ketiga partai juga sepakat memberikan mandat penuh kepada Anies untuk menentukan nama bakal cawapres yang akan mendampinginya. Namun, hingga kini, Anies belum memberikan isyarat apapun tentang sosok yang akan dgandengnya untuk berlaga di pilpres mendatang.
Beberapa nama disebut-sebut berpeluang menjadi bakal cawapres untuk Anies, antara lain Gubernur Jawa Timiur Khofifah Indar Parawansa, Ketum Demokrat AHY, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.
Kontribusi Pemenangan
Dengan rumus apapun, penentuan nama cawapres untuk Anies akan bermuara pada pertanyaan satu ini: sejauh mana sosok tersebut mampu memberikan kontribusi untuk pemenangan pilpres?
Pilpres, layaknya kontestasi politik elektoral apapun, berujung pada persoalan pokok: bagaimana caranya meraih kemenangan. Ini artinya, kalkulasi matematis atas nama simulasi dan proyeksi akan dilakukan untuk mencari paket pasangan capres-cawapres yang paling potensial menang.
Pertanyaannya, dari sejumlah sosok yang ada, termasuk Khofifah, AHY dan Sandiaga, siapa nama yang paling berpotensi mendongkrak elektabilitas dan dengannya paling layak untuk didapuk sebagai bakal cawapres pendamping Anies?
Nasdem tampaknya condong ke nama Khofifah, Demokrat berharap AHY, sementara PKS membuka peluang menduetkan kembali Anies dengan Sandiaga yang pernah sukses memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.
Tentu tak mudah bagi Anies untuk menentukan satu nama yang tak memunculkan konsekuensi dan risiko. Belum lagi, siapa lawan yang akan dihadapi di pilpres belumlah jelas benar. Baru nama Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang hampir dipastkan bakal maju sebagai capres.
Apakah Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas tertinggi dalam sejumlah hasil survei bakal ikut meramaikan kontestasi pilpres, hingga detik ini masih belum jelas juga.
Pertanyaannya, mengapa aspirasi Demokrat untuk memajukan AHY sebagai bakal cawapres pendamping Anies tampak tidak mendapat respons antusias dari Nasdem dan PKS?
Adakah Nasdem dan PKS hanya ingin memanfaatkan Demokrat sebagai pelengkap penyerta untuk memenuhi syarat presidential threshold dan akan mengakomodasi kepentingan partai besutan SBY itu dalam kabinet jika Anies terpilih?
