JAKARTA (Sketsa.co) — Kalau Prabowo Subianto sudah ditetapkan sebagai calon presiden terpilih oleh KPU dan segala potensi gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) kandas, maka per 20 Okt 2024, jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir dan digantikan Prabowo.
Artinya, sejak tanggal tersebut terjadi perpindahan power dari Jokowi ke Prabowo sebagai Presiden ke-8 RI. Pertanyaannya, mungkinkah Presiden Prabowo masih “nurut” dengan mantan Presiden Jokowi?
Di sisi lain, kalau akhirnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diketuai Kaesang Pangarep (putra bungsu Jokowi) benar-benar tidak lolos ke Senayan (DPR RI) seperti yang terungkap dari hasil quick count sejumlah lembaga survei pemantau pilpres, artinya partai itu tidak bisa dijadikan sekoci kuat bagi Jokowi untuk posisi tawar dengan Prabowo dan partai koalisi pendukungnya.
Di Indonesia dan mungkin juga di negeri lain, mantan penguasa yang tak punya cantelan power (entah jadi ketua partai atau konglomerat), cenderung ditinggalkan kawan-kawan lamanya, terutama yang dari jenis “penjilat”. Mereka pasti akan merapat ke penguasa baru.
Faktanya, hingga kini mantan Presiden SBY masih dihormati dan dihargai para elite politik karena dia menjadi Ketua Dewan Pembina/Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat yang notabene dipimpin anaknya sendiri, AHY. Dan Demokrat lagi-lagi mengukuhkan diri sebagai partai dengan perolehan suara dan kursi signifikan di DPR RI pada Pileg 2024 ini.
Harus diakui, sejauh ini Jokowi hanya berhasil “mengantarkan” Prabowo menjadi presiden, tapi dia tak cukup berhasil “menggembosi” PDIP untuk beralih ke PSI. Kaum “tegak lurus” ke Jokowi itu sebagian besar terbukti memang bukan pemilih PDIP.
Lewat Gibran?
Apakah Jokowi bisa “mengontrol” Prabowo lewat Gibran Rakabuming Raka (putra sulung Jokowi0 yang bakal berposisi sebagai wakil presiden?
Banyak orang tak cukup paham bahwa wapres itu “ban serep”. Wapres dalam sistem ketatanegaraan kita menyatu dengan lembaga kepresidenan. Wapres bukan entitas yang terpisah. Jadi berspekulasi bahwa Jokowi masih bisa “mempengaruhi” Prabowo lewat Gibran adalah sebuah narasi yang menggelikan dan tidak masuk akal.
Singkat kata, kalau ada yang meyakini bahwa setelah Jokowi lengser keprabon masih punya ruang gerak spesial untuk “mengontrol” Presiden Prabowo ke depannya, kayaknya itu merupakan ilusi belaka.
Yang harus disadari banyak pihak, setelah Prabowo Presiden dan Jokowi mantan Presiden, Jokowi niscaya “bukan siapa-siapa” lagi dalam urusan pengelolaan pemerintahan. Kalangan elite politik pelan tapi pasti akan meninggalkan Jokowi.
Begitulah hukum besi kekuasaan. Di mana-mana sama saja.
