JAKARTA (Sketsa.co) — Rumah produksi Watchdog merilis film dokumenter berjudul “Dirty Vote” pada Minggu (11/2) di platform media sosial berbagi video, YouTube. Sejak dirilis pukul 11.00, hingga kini film itu telah ditonton lebih dari 6 juta kali.
Film dokumenter garapan Dandhy Laksono ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti (pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta), Feri Amsari (dosen Universitas Andalas, Padang), dan Zainal Arifin Mochtar (dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta). Ketiganya memaparkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Beberapa dugaan kecurangan yang dimaksud dalam film tersebut terkait dengan operasi pemenangan pasangan calon tertentu dengan cara seperti pengerahan penjabat kepala daerah, pembagian bantuan sosial (bansos), hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90 yang membukakan peluang bagi Gibran Rakabuming Raka (Walikota Surakarta/Solo) untuk ikut Pilpres 2024.
Rangkaian Pemilu 2024 (pemilihan legislatif dan pilpres) akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Pilpres diikuti oleh pasangan calon (paslon) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 01), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (02) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (03).
Baca juga: Menakar Dampak Elektoral Kehadiran Ahok dalam Hiruk-Pikuk Pemilu 2024
Merespons rilis film “Dirty Vote”. Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menilai film dokumenter berdurasi 1 Jam 57 menit itu mengandung konten bernada fitnah.
“Sebagaian besar yang disampaikan film itu adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film itu,“ kata Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habiburokhman, di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Minggu siang.
Habiburokhman menilai film itu memiliki tendensi dan keinginan untuk mendegradasi Pemilu 2024 dengan narasi yang menurutnya sangat tidak berdasar. Menurut dia, rakyat paham pihak mana yang melakukan kecurangan serta Presiden Jokowi yang berkomitmen menegakkan demokrasi.
Dampak Elektoral
