JAKARTA (Sketsa.co) – Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terus berupaya mempercepat layanan kepegawaian salah satunya melalui pemanfaatan media digital. Salah satu aspek layanan yang akan mengalami percepatan pelayanannya yaitu pensiun untuk para pegawai negeri sipil (PNS) atau sekarang biasa disebut aparatur sipil negara (ASN).
Dengan adanya integrasi data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) bekerjasama dengan PT Taspen (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, maka layanan ini akan semakin mempercepat proses birokrasi yang ada.
Adapaun percepatan layanan pensiun oleh Badan BKN ini sebenarnya telah mulai berlaku sejak Januari 2023. Dan BKN terus memperbaiki proses usulan dan pertimbangan teknis (Pertek) BKN yang ditetapkan melalui SIASN untuk meminimalisir lamanya proses administrasi.
Direktur Pensiun dan Pejabat Negara BKN Anjaswari Dewi menjelaskan bahwa percepatan layanan pensiun ini dilakukan melalui integrasi data SIASN dengan PT Taspen untuk memberikan kemudahan pelayanan pensiun PNS dan janda atau dudanya.
Baca juga: Buruan Masukin Lamaran! Otorita Ibu Kota Nusantara Butuh Banyak Pegawai
“Integrasi SIASN dengan Taspen One Hour Online service atau TOOS akan turut mendukung target percepatan pelayanan kepegawaian di BKN,” ujar Anjaswari, dalam rilis BKN, Senin (27/2/2023).
Sementara itu, Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana menambahkan, pihaknya masih akan terus mendorong pemangkasan aspek administrasi yang terlalu panjang dalam pelayanan kepegawaian. Menurutnya, proses percepatan pelayanan yang memadai merupakan syarat peningkatan kualitas dari suatu pelayanan.
Sebenarnya jauh sebelumnya tepatnya November 2022, Anjaswari sendiri telah membocorkan adanya rencana pemangkasan layanan pensiun ini demi peningkatan pelayanan serta efisiensi waktu.
Ia mengatakan, proses penyederhanaan layanan pensiun PNS/ASN akan dilakukan melalui SIASN. Tujuannya agar layanan kepada pensiunan PNS menjadi lebih cepat, tepat dan transparan.
“Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua kepada PNS/ASN yang bersangkutan maupun janda dan dudanya. Untuk itu pelayanan yang diberikan pun harus bisa semaksimal mungkin,” tambahnya.
“Terobosan pemangkasan layanan ini sejalan dengan arahan Presiden yang menuntut birokrasi yang cepat, lincah, terukur, bukan tumpukan berkas dan harus berdampak kepada masyarakat,” imbuhnya.
Adapun proses layanan pensiun PNS/ASN inj dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017. Diawali dengan penetapan Pertek BKN, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi atau Presiden bagi yang memiliki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Utama.
Melalui regulasi tersebut, BKN dapat menetapkan Pertek semua jenis pemberhentian dengan hormat dan yang berdampak dengan pensiun. Sementara apabila tidak berdampak dengan pensiun maka SK pemberhentianya cukup ditetapkan oleh PPKK instansi.
