JAKARTA: Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgub DKI Jakarta 2024 dilaporkan rendah, dengan angka golput mencapai lebih dari 40 persen berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Golput merujuk pada keputusan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
Lembaga Survei Indonesia mencatat tingkat partisipasi sebesar 57,69 persen, yang berarti 42,31 persen pemilih tidak menggunakan hak pilih. Sementara itu, Indikator Politik melaporkan partisipasi sebesar 67,76 persen, menunjukkan 32,24 persen golput.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengakui target partisipasi 80 persen dalam Pilkada Serentak 2024 sulit dicapai. Ia menjelaskan, perbedaan kondisi antara pilkada dan pilpres menjadi salah satu penyebab. “Kalau dulu banyak tim sukses caleg ikut bekerja, sekarang rentangnya agak jauh dari paslon hingga ke bawah,” ungkap Bima di TPS 06 Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (27/11).
Angka golput yang tinggi ini menjadi tantangan serius untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi, terutama di tingkat lokal seperti pilgub.
Jenuh
Faktor utama yang disinyalir membuat banyak warga enggan datang ke TPS adalah kejenuhan politik. Warga merasa bahwa hajatan pemilu seperti berlarut dan berkepanjangan sejak digelarnya Pemilu Legislatif dan Pilpres pada 14 Februari lalu.
Ada kejenuhan yang melanda kuat di kalangan pemilih sehingga banyak dari mereka memilih untuk tidak datang memberikan suara di TPS.
Di Jakarta, sejumlah warga merasa bahwa siapapun yang terpilih menjadi gubernur-wakil gubernur tak banyak berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Mereka pesimistis bahwa persoalan utama Jakarta seperti kemacetsn dan banjir akan bisa ditangani dengan segera dan memuaskan siapapun yang nanti memimpin wilayah ini.
Dengan demikianm, mereka merasa tidak ada urgensinya untuk berpartisipasi menggunakan hak pilih di Pilkada Jakarta 2024.
