JAKARTA (Sketsa.co) — Pengajuan hak angket DPR RI terkait dengan dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang diwacanakan sejumlah pihak di koalisi partai pendukung paslon 01 (Anies Baswedan-Muhaimin iskandar) dan paslon 03 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) hingga kini belum memperlihatkan langkah konkret.
Meski tiga sekjen partai kubu 01 (yakni Nasdem, PKB dan PKS) telah menyepakati penggunaan hak angket, namun mereka masih menunggu sikap tegas dan konkret dari PDI Perjuangan, partai pemimpin di kubu paslon 03. Pertanyaannya, akankah PDIP serius dengan pengajuan hak angket tersebut?
Todung Mulya Lubis , kuasa hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada Senin (26/2), dalam keterangan persnya menyebutkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menggariskan misi hak angket DPR untuk fokus mengusut dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dicurigai melibatkan sumberdaya negara dalam Pemilu 2024.
Pengajuan hak angket DPR dilakukan berbarengan dengan langkah hukum untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Pilpres 2024.
Fokus Kecurangan
Menurut Todung, Megawati memperingatkan bahwa hak angket DPR hanya fokus usut usut kecurangan Pemilu 2024, dan tidak dibelokkan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, mengingat dari sisi hukum, proses pemakzulan presiden terpisah dari hak angket.
“Hak angket bukan untuk pemakzulan. Megawati Soekarnoputri tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024,” katanya.
Sebelumnya, Ketum Nasdem Surya Paloh mengaku siap berkomunikasi dengan Megawati Soekarnoputri terkait dengan wacana pengajuan hak angket. Surya Paloh menilai pertemuan dengan Megawati sangat dibutuhkan saat ini. Paloh mengaku telah membuka pintu dan tinggal menunggu langkah Megawati untuk merealisasikan rencana pertemuan tersebut.
“Bertemu dengan Mbak Mega itu barangkali bisa tanya sama Mbak Mega, kalau dari saya beberapa kali saya katakan, bahwasanya komunikasi antara saya dan Mbak Mega itu komunikasi yang amat sangat dibutuhkan,” ujar Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2).
Menurut dia, ada sebagian masyarakat yang ingin keduanya duduk bersama dan membahas situasi di Tanah Air. “Sebagian besar masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini,” katanya.
Baca juga: Mereka-reka Sikap Anies & Ganjar soal Manuver Partai Pasca-Pilpres
Sebagai dua sosok yang paling berpengaruh di kubunya masing-masing, jika pertemuan Surya Paloh dan Megawati terlaksana dan menghasilkan kesepakatan untuk mengajukan hak angket, tentu itu akan mempengaruhi peta perpolitikan elite, terutama terkait dengan penyikapan pelaksanaan dan hasil Pemilu 2024, terkhusus pilpres.
Kubu 02 (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka) tentu tidak akan tinggal diam. Dengan tren perolehan suara yang memperlihatkan potensi kemenangan pilpres satu putaran, koalisi partai pengusung Prabowo-Gibran niscaya akan melakukan segenap upaya untuk mencegah segala ikhtiar dari lawan-lawan politiknya untuk mendeligitimasi pilpres.
