JAKARTA (Sketsa.co) — Kalau ada satu partai politik yang lahir pasca-reformasi 1998 dan pernah menjadi “partai penguasa” tapi kini justru terlihat mengalami kegalauan menghadapi rangkaian Pemilu 2024, segera harus kita sebut nama ini: Partai Demokrat!
Betapa tidak, partai besutan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pernah menjadi pendatang baru yang cukup mencengangkan kinerjanya pada Pemilu Legislatif 2004 dengan meraup perolehan suara 7,45%. Dan pada pilpres tahun itu juga, Demokrat dan partai koalisinya yang mengusung SBY sebagai capres dan Jusuf Kalla sebagai cawapres, berhasil tampil sebagai pemenang.
Kinerja Demokrat makin moncer saat Pileg 2009 dengan mencatatkan perolehan suara 20,81% sekaligus menduduki peringkat tertinggi di antara partai besar lainnya seperti PDI Perjuangan dan Golkar. Alhasil, Demokrat menjadi partai yang menempatkan anggota DPR RI terbanyak dibandingkan partai lainnya.
Tahun 2009 adalah tahun gilang-gemilang bagi Demokrat, karena pada pilpres tahun itu juga SBY sebagai petahana berhasil menang mudah satu putaran dengan meraih 60, 80% suara saat berpasangan dengan Budiono, seorang ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan. Lawan SBY-Budiono saat itu duet Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto.
Kinerja Turun
Sayangnya, seiring dengan selesainya periode kedua jabatan Presiden SBY pada 2014, kinerja Demokrat mengalami penurunan drastis, menjadi tinggal 10,19% raihan suaranya pada Pileg 2014, sementara PDIP kembali mengukuhkan sebagai juara pertama setelah pernah meraup 33, 75% suara pada pemilu DPR pertama pasca-reformasi, yakni Pemilu 1999.
Penurunan perolehan suara Demokrat berlanjut pada Pileg 2019 dengan hanya berhasil mencatatkan raihan 7,7% suara. Pencapaian itu menempatkan Demokrat menjadi bagian dari kumpulan partai “berpendapatan menengah” bersama PKS dan PAN.
Pertanyaannya, pada Pemilu 2024 ini, bagaimana prospek Demokrat?
Yang pasti, sejak pecah kongsi dengan Nasdem dan PKS untuk mengusung pencapresan Anies Baswedan, Demokrat akhirnya merapat ke koalisi partai pendukung capres Prabowo Subianto yang didampingi Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Mendukung dan mengusung salah satu paslon Pilpres 2024 harus dilakukan Demokrat agar pada Pilpres 2029 bisa mengusung capres-cawapres. Itu persyaratan UU Pemilu 2017.
Baca juga: Benarkah Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode?
Harus diakui, pada Pilpres 2024 ini, Demokrat tampak setengah hati mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran. Bukti untuk ini antara lain nyaris tidak tampak baliho, poster dan alat peraga kampanye lainnya dari Demokrat atau calegnya yang juga menyertakan foto atau gambar Prabowo-Gibran.
Setelah AHY gagal melaju jadi cawapres pendamping Anies yang akhirnya maju bersama cawapres Ketum PKB Muhaimin Iskandar, di 2024 ini Demokrat tampaknya langsung banting setir fokus untuk pemenangan pileg daripada pilpres.
Akankah Demokrat yang selama pemerintahan Presiden Jokowi nyaris 10 tahun terakhir ini berada di luar pemerintahan (oposisi bersama PKS) bisa kembali meraih suara signifikan, setidaknya mempertahankan capaian 7,7% di Pileg 2019?
