JAKARTA (Sketsa.co) — “Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung,” tegas capres nomor urut 01 Anies Baswedan dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah yang disiarkan online, Rabu (29//11/2023).
Itulah salah satu kutipan kritik tajam atau pandangan berbeda yang disampaikan Anies terhadap proyek pindah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.
Alih-alih akan melanjutkan proyek IKN yang sudah memiliki landasan undang-undang, duet Anies-Cak Imin justru akan melakukan evaluasi dan kemungkinan merevisi UU IKN jika mereka terpilih sebagai presiden-wapres pada Pilpres 2024.
Anies menyebut pembangunan IKN Nusantara tidak akan membuat pemerataan di Indonesia, tapi justru berpotensi menciptakan ketimpangan di daerah-daerah sekitarnya.
Menurut dia, yang perlu dilakukan adalah mengembangkan kota-kota kecil, bukan membangun satu kota baru di tengah hutan.
“Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah jadi besar, di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun 1 kota di tengah-tengah hutan,” kata Anies.
Sementara capres 03 Ganjar Pranowo memastikan proyek IKN Nusantara akan terus dilanjutkan jika dirinya terpilih sebagai presiden. “Dengan IKN jadi UU maka siapa pun yang jadi presiden harus melaksanakannya,” tegas Ganjar dalam diskusi Gagas RI di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu (22/11/23).
“Maka siapa pun yang disumpah akan melaksanakan UU, tinggal kemudian caranya yang berbeda-beda. Ada yang menginginkan 5 tahun selesai, saya belum melihat pembangunan ibu kota 5 tahun selesai,” ungkapnya.
Baca juga: Pilpres 2024 Akan Berlangsung Satu Putaran atau Dua Putaran?
Ganjar menegaskan membangun ibu kota bukanlah hal yang sederhana dan butuh waktu yang lama, termasuk mempertimbangkan aspek ekologis. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengklaim telah berbicara dengan planner mengenai pembangunan ibu kota terkait hitung-hitungan, syarat-syarat yang diperlukan dll.
Di sisi lain, capres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dengan tegas berkomitmen melanjutkan proyek IKN Nusantara. Hal ini bahkan tertuang dalam dokumen Visi Misi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) yang mengusung Visi ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Prabowo-Gibran memiliki 8 Misi Asta Cita dengan 17 Program Prioritas. Pada Misi nomor 6 yang menyoroti pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Prabowo memasukkan IKN sebagai salah satu program kerjanya.
Monumental
Tak bisa dipungkiri, proyek IKN yang tengah berjalan akan menjadi warisan megaproyek paling monumental dari Presiden Jokowi. Dengan penyikapan ketiga capres tersebut, tampak sekali hanya Anies Baswedan yang memiliki pandangan berbeda atau bahkan bertolak belakang dengan gagasan dasar proyek pembangunan IKN Nusantara.
Akan halnya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, keduanya terlihat mempunyai penyikapan yang mirip satu sama lain, yakni bakal melanjutkan proyek pembangunan IKN, meski mungkin ada variasi teknikal dalam tahapan penyelesaian proyek di lapangan.
Pertanyaannya, adakah penyikapan Anies-Cak Imin yang cenderung bertentangan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi itu akan memberikan insentif elektoral signifikan, dan membukakan peluang bagi mereka untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024?
