JAKARTA (Sketsa) — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan PSI taat dengan konstitusi dan menghormati adat dan konstitusi di Yogyakarta.
“Kami dari partai PSI taat sama konstitusi apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Kaesang di Surabaya, Rabu (6/12).
Kaesang mempersilakan siapapun kader untuk keluar dari PSI jika tidak bisa mengikuti aturan main di PSI. Dia juga menyebut Ade Armando secara khusus.
“Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun Undang-Undang Dasar (UUD), itu juga buat Bang Ade (Ade Armando) maupun kader yang lain yang enggak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI,” tegasnya.
Sebelumnya, massa dari Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) pada Senin (4/12) menggelar aksi di Yogyakarta mendesak PSI untuk menanggapi dengan tegas sikap Ade Armando, seorang kader PSI.
Ade Armando dianggap telah menghina Yogyakarta melalui unggahan di media sosial, terutama terkait dengan isu dinasti di Yogyakarta dan pengisian jabatan gubernur serta wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tanpa melalui sistem pemilu.
Koordinator Paman Usman, Widihasto, menyatakan bahwa PSI harus segera mengambil sikap terhadap Ade Armando karena dia merupakan kader dan caleg PSI. Kelompok ini juga mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap Ade Armando atas dugaan penyebaran kabar bohong terkait sejarah Yogyakarta.
Widihasto memberi PSI waktu 2x 24 jam untuk merespons tuntutan mereka. Jika tidak ada respons, mereka mengancam akan menyebarkan propaganda bahwa PSI harus hilang dari Yogyakarta dan dianggap sebagai partai terlarang.
Blunder
Widihasto menilai tindakan Ade Armando sebagai blunder terburuk yang merendahkan harga diri Yogyakarta.
Seperti diketahui, Ade Armando menyinggung isu dinasti di Yogyakarta setelah adanya aksi kritik mahasiswa terhadap politik dinasti Presiden Joko Widodo dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu Presiden 2024. Gibran saat ini menjadi cawapres pendamping capres Prabowo Subianto.
Dalam unggahan videonya yang telah dihapus, Ade menyatakan bahwa pertama-tama yang harus dilawan oleh mahasiswa di Yogyakarta adalah sistem dinasti yang digunakan dalam penentuan gubernur tanpa melibatkan pemilu.
Pernyataan kontroversial Ade Armando itu memicu reaksi keras sejumlah kalangan karena dinilai menghina sejarah keistimewaan Yogyakarta.
Dimintai tanggapan pers soal pernyataan Ade Armando, Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang juga Raja Keraton Yogyakarta, memberikan tanggapan santai. Dia mempersilakan kalau UU tentang DIU mau diubah.
Arya Budi, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, menilai pernyataan Ade Armando memiliki efek elektoral bagi PSI di kawasan DIY, karena cukup banyak masyarakat yang terganggu dengan pernyataan tersebut.
Menyusul aksi mengecam pernyataan Ade Armando, sejumlah baliho PSI di beberapa titik di Kabupaten Gunung Kidul, DIY dicopoti.
Seperti diketahui, PSI yang kini dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menargetkan bisa lolos ambang batas parlemen dan menjadi penghuni Senayan usai Pemilu 2024.
