JAKARTA (Sketsa.co) — Partai Demokrat telah resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024.
Dukungan ini diumumkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat pada 21 September 2023 di Jakarta Convention Center (JCC).
Dalam pidatonya, AHY sering kali menekankan tentang “perubahan dan perbaikan.”
Dia menyatakan bahwa Prabowo setuju dengan semangat ini yang dianut oleh Partai Demokrat. Bagi AHY, perubahan dan perbaikan berarti melanjutkan program-program pemerintah yang sudah baik dan sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih menjadi perhatian.
AHY juga memiliki dua harapan besar untuk Prabowo. Pertama, kesinambungan dari semua yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo.
AHY mengatakan bahwa pencapaian positif dari presiden-presiden terdahulu harus diteruskan, menggambarkan ini sebagai kesinambungan lintas generasi kepemimpinan.
Tetapi sekaligus, AHY mengingatkan bahwa ada banyak masalah yang masih perlu diubah dan diperbaiki di Indonesia, termasuk dalam sektor ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, keadilan, demokrasi, dan kebebasan berpendapat. Menurutnya, itulah inti dari perubahan dan perbaikan yang harus diperjuangkan.
AHY meyakini bahwa dengan Prabowo menjadi presiden selanjutnya, cita-cita Partai Demokrat untuk kesinambungan dan perubahan akan terwujud. Dia mengutip Prabowo yang mengatakan bahwa konstanta dalam kehidupan sejatinya adalah perubahan itu sendiri.
“Perubahan dan perbaikan” telah menjadi narasi yang lama dianut oleh Partai Demokrat, dan semangat ini terus dipegang teguh ketika mereka sebelumnya bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Baca juga: Anies Unggul di Pemilih Partai Islam, Bagaimana Prospek di Pilpres 2024?
Sebelum akhirnya mendukung Prabowo, Partai Demokrat awalnya mendukung Anies Baswedan sebagai capres, namun mencabut dukungan setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu mantab memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapresnya.
Sebagai partai yang bersama PKS sering dilabeli partai oposisi, sesungguhnya tak mudah bagi Demokrat untuk “melebur” dalam koalisi pro-Prabowo yang notabene diisi oleh partai-partai pro-pemerintahan Presiden Jokowi.
Kompromi
Namun, atas nama realitas politik, Demokrat mesti melakukan semacam kompromi dan menegosiasikan posisi politiknya dengan menjadi mitra “yunior” dalam koalisi pro-Prabowo.
Bagaimana pun, Demokrat yang awalnya “keras” dan kritis terhadap pemerintahan Jokowi, suka tak suka, haru lebih banyak menahan diri. Apalagi, koalisi pro-Prabowo terang-terangan ingin melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi.
Dengan bergabung ke KIM dan turut mengusung pencapresan Prabowo, masihkah Demokrat layak menyandang status sebagai partai oposisi?
