JAKARTA (Sketsa.co) — Narasi perubahan yang sebelumnya digaungkan Partai Demokrat saat berada dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan, kini sekonyong-konyong redup dan seperti kehilangan tenaga.
Betapa tidak? Sejak Demokrat hengkang dari KPP menyusul keputusan Anies dan Nasdem (Ketum Surya Paloh) memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal cawapresnya, Demokrat tak lagi nyaring menyuarakan kritik keras dan tajam ke pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kini, setelah Demokrat memastikan diri bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung bakal capres Menteri Pertahanan/Ketum Gerindra Prabowo Subianto, partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu seperti melunak sikapnya.
Pilihan sikap untuk menjadi “lebih kalem” itu tentu saja merupakan konsekuensi logis dari KIM yang memang sejak awal menggaungkan narasi “keberlanjutan” alih-alih menggelorakan “perubahan”.
Keberlanjutan menjadi slogan KIM mengingat dari awal koalisi pro-Prabowo ini memang dibidani dan diinisiasi oleh sejumlah partai pro pemerintahan Jokowi, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB—sebelum yang terakhir ini “bertukar posisi’ dengan Demokrat menjadi anggota KPP.
Padahal, saat masih di KPP, Demokrat begitu getol dan gencar menyuarakan kritik terahadap beragam kebijakan pemerintahan Jokowi, terutama di bidang pembangunan ekonomi, penegakan hukum dan demokrasi atau kebebasan berpendapat.
AHY misalnya, dalam suatu pidato, pernah mengritik keras alokasi anggaran yang berlebihan untuk pembangunan infrastruktur tatkala daya beli masyarakat luas turun dan butuh penguatan imbas dari tekanan ekonomi akibat pandemi.
Sesuaikan Ritme
Kini, suka tak suka, Demokrat mesti menyesuaikan diri dengan irama dan ritme partai-partai di KIM, yang tampak sangat pro narasi keberlanjutan dan seolah menabukan kritik tajam dan keras, misalnya terhadap kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Di sisi lain, Anies Baswedan pun kini tampak lebih “bersahabat” dengan narasi keberlanjutan, dan tak lagi kerap menyuarakan narasi perubahan yang berkonotasi “antitesis” terhadap program pembangunan pemerintahan Jokowi.
Fakta bahwa Nasdem dan PKB masih menjadi bagian dari koalisi partai pro pemerintahan Jokowi tentu membuat Anies mesti realistis dan harus menyesuaikan diri dengan konstelasi yang ada. Bahkan PKS yang sejak awal menjadi bagian dari KPP juga kelihatan tak banyak menyuarakan perubahan sejak PKB “menggantikan” posisi Demokrat, terlebih Cak Imin digandeng sebagai bacawapres pendamping Anies.
Baca juga: Gabung Koalisi Pro-Prabowo, Akankah Demokrat Tetap Kritis ke Pemerintahan Jokowi?
Kesimpulannya jelas, narasi perubahan yang awalnya disuarakan secara gegap-gempita oleh Demokrat dan PKS sebagai partai oposisi, seperti kehilangan tenaga sejak formasi koalisi partai mengalami perubahan dramatis yang ditandai dengan hengkangnya Demokrat dari KPP. Pun sebaliknya, KPP pun mengalami “moderasi” sejak PKB bergabung dan bahkan Cak Imin menjadi bacawapres untuk Anies.
Apa boleh buat. Segmen calon pemilih yang sebelumnya menaruh harapan besar terhadap narasi perubahan niscaya akan menelan kekecewaan…
