JAKARTA (Sketsa.co) — Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas memberikan tanggapan terhadap pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang mempertanyakan sebutan ‘petugas partai’ yang digunakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menyebut Presiden Jokowi Widodo.
Michael menyatakan bahwa bagi mereka, sosok Presiden Jokowi jauh lebih penting daripada sebutan apa pun yang disematkan padanya. Menurutnya, Jokowi telah melebihi ekspektasi masyarakat, memiliki kepemimpinan yang baik, dan layak disebut sebagai pelayan masyarakat.
Bagi ABJ, Presiden Jokowi adalah penasehat utama mereka, dan sebutan yang tepat untuknya adalah ‘pelayan rakyat’. Michael menyatakan bahwa Jokowi konsisten dalam mengabdi sebagai pelayan rakyat dan pengayom bagi masyarakat, mulai dari posisi walikota, gubernur, hingga menjadi presiden saat ini.
Baca juga: Rendahnya Elektabilitas Anies dan Optimisme Jusuf Kalla
Sebelumnya, Ade Armando mempertanyakan penggunaan istilah ‘petugas partai’ oleh Megawati Soekarnoputri untuk menggambarkan Presiden Jokowi. Ade meminta Megawati agar tidak lagi menggunakan istilah tersebut, karena hal itu dapat menyakiti perasaan para pendukung Jokowi dan berpotensi menyebabkan mereka menarik dukungannya dari capres PDIP, Ganjar Pranowo.
Ade menegaskan bahwa Jokowi saat ini adalah presiden yang harus melayani rakyat Indonesia, bukan hanya PDIP atau Megawati. Dia berharap Megawati dan politisi PDIP lainnya dapat mengingatkan Megawati untuk tidak menggunakan istilah ‘petugas partai’ terkait Presiden Jokowi.
Olok-olok
Harus diakusi, diksi ‘petugas partai’ yang disematkan ke Presiden Jokowi telah menjadi bahan olok-olok kelompok oposisi dan lawan politik Jokowi serta PDIP, termasuk Megawati Soekarnoputri.
Dengan penyematan status tersebut, Jokowi sebagai presiden seolah-olah terus dalam ‘cengkeraman’ dan kendali Megawati sebagai pucuk pimpinan PDIP. Begitu antara lain penilaian dan penfasiran yang muncul di masyarakat.
Tak ayal lagi, di balik diksi ‘petugas partai’, muncul kesan kuat adanya nuansa subordinasi. Hal itu niscaya memberi beban mental dan psikologis tersendiri terhadap diri Presiden Jokowi.
Karenanya, sebagai sebentuk perlawanan terhadap istilah ‘petugas partai’ yang tampak mengecilkan posisi dan perannya sebagai Presiden, Jokowi secara naluriah mengembangkan semacam resistensi sebagai usaha untuk keluar dari kungkungan ‘petugas partai’.
Bagaimanapun, dalam persepsi awam, penyebutan ‘kader partai’ jauh lebih nyaman didengar dan dirasakan daripada sekadar ‘petugas partai’. Bukankah anggota suatu partai memang jamak dijuluki atau berstatus kader partai?
