JAKARTA (Sketsa.co)— Apa yang bisa ditafsirkan dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, Jakarta, hari ini (Rabu, 1/2/2023)?
Dari keterangan pers usai pertemuan, tampak tak ada yang luar biasa dari hasil pembicaraan dua pimpinan partai yang sama-sama anggota koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin tersebut.
Bahkan Surya Paloh kembali menegaskan bahwa Nasdem konsisten mendukung pemerintahan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan 2024. Dia juga mengaku Nasdem bahagia dan tidak terlepas dari maju-mundurnya pemerintahan saat ini.
Golkar dan Nasdem, papar Airlangga, sepakat pentingnya menjaga stabilitas politik untuk kelancaran roda pemerintahan. Mereka mensyukuri Indonesia berhasil melalui tiga tahun pandemi dengan selamat yang didukung stabilitas politik.
Di tengah isu reshuffle kabinet, pertemuan Surya Paloh dan Airlangga Hartarto memang menarik dicermati. Adakah manuver keduanya untuk memberi pesan khusus kepada Presiden Jokowi, juga PDIP, bahwa relasi Golkar dan Nasdem solid?
Keduanya seolah ingin menegaskan tetap teguh berada di koalisi pendukung Jokowi, tapi punya kebebasan menentukan langkah politik terkait dengan hajatan Pilpres 2024.
Dengan kata lain, Golkar yang berada di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP dan PAN bebas dan leluasa untuk mengusung kandidat capres-cawapres manapun, begitu pun dengan Nasdem yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai capres dan kini tengah mematangkan kerjasama politik dengan Partai Demokrat dan PKS dalam Koalisi Perubahan.
Golkar dan Nasdem seperti hendak mengatakan bahwa tetap berkomitmen dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin tak serta-merta membatasi hak mereka untuk punya pilihan politik berbeda dalam soal usung-mengusung kandidat capres-cawapres di Pilpres 2024.
Agaknya, nuansa pertemuan Surya Paloh-Airlangga Hartarto seperti hendak memberi pesan khusus kepada PDIP sebagai jangkar partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi untuk tidak melakukan manuver berlebihan “menekan” partai anggota koalisi lainnya, terutama terkait dengan isu reshuffle kabinet.
Bahwa reshuffle adalah hak prerogratif Presiden Jokowi, dan meski Jokowi merupakan kader PDIP dan “petugas partai”, tapi riwayatnya menjadi presiden tak terlepas dari dukungan partai-partai koalisi, yang di dalamnya ada Golkar dan Nasdem.
Singkat kata, pertemuan Surya Paloh-Airlangga Hartarto seolah mengirimkan “kode keras” ke PDIP untuk tidak terlalu jauh “mengatur-atur” Presiden Jokowi dalam urusan kocok ulang kabinet.
Usai pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana pada Kamis, 26 Januari lalu, memang muncul spekulasi macam-macam, termasuk kemungkinan Nasdem pamit dari koalisi pendukung pemerintahan. Namun, kabarnya, pertemuan empat mata itu berlansung dengan baik.
Dengan Jokowi, boleh jadi Surya Paloh tak ada persoalan yang mengganjal, dan hubungannya baik-baik saja. Namun, merengganggnya relasi Nasdem dengan PDIP jelas tak bisa ditutup-tutupi. Itu telah menjadi pengetahuan umum bagi siapapun yang mengikuti dinamika politik di Tanah Air.
