JAKARTA (Sketsa.co)—Tak bisa dielakkan lagi kesan bahwa Nasdem adalah partai pendukung pemerintahan Jokowi tapi beraroma “oposisi”. Kesan itu muncul dan menguat sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada 3 Oktober 2022.
Aroma oposisi yang mewarnai Nasdem makin menjadi-jadi saat partai pimpinan Surya Paloh itu intens menggalang kerjasama dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk gawe besar mengusung pencapresan Anies, mantan Gubernur DKI Jakarta.
Bukankah Demokrat dan PKS adalah partai oposisi, kenapa Nasdem yang notabene anggota koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin justru merajut koalisi dengan mereka?
Lebih-lebih, yang diusung sebagai kandidat capres adalah Anies Baswedan, yang dalam bahasa Zulfan Lindan merupakan “antitesa” Jokowi. Anies saat memimpin Ibu Kota memang kerap mengambil kebijakan berseberangan dengan Jokowi saat jadi Gubernur DKI, misalnya dalam soal penanganan banjir.
Jokowi yang kemudian diteruskan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggencarkan program “normalisasi” sungai, sedangkan Anies menggantinya dengan “naturalisasi” sungai. Contoh lain, untuk mengatasi kelangkaan hunian layak bagi warga lapis bawah, Jokowi-Ahok gencar membangun rusunawa, Anies menggantinya dengan program rumah DP Nol Rupiah.
Kesan yang muncul saat itu Anies sekadar ingin tampil “beda” dengan Jokowi-Ahok. Anies sudah barang tentu punya “luka politik” dengan Jokowi tatkala sekonyong-konyong dicopot dari posisi Menteri Pendidikan di periode pertama kepresidenan mantan Wali Kota Solo itu. Padahal, Anies adalah jubir tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla saat Pilpres 2014.
Renggang
Alhasil, sejak Nasdem mencapreskan Anies dan aktif menjalin relasi dengan Demokrat dan PKS, hubungan partai ini dengan partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi lainnya, terutama PDIP, menjadi renggang.
Imbasnya, relasi Surya Paloh dengan Jokowi pun turut renggang. Bahkan, saat Nasdem berulangtahun ke-11 pada 11 November 2022, Jokowi tidak hadir, bahkan sekadar kirim ucapan selamat melalui video pun tidak. Padahal, di ultah ke-8 Partai Perindo (partai nonparlemen) pada 7 November 2022 Jokowi hadir memberi sambutan.
Nah, yang lebih personal, saat Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, melakukan rangkaian hajatan pernikahan di Yogya dan Solo pada 10-11 Desember 2022, Surya Paloh yang turut diundang juga tidak hadir.
Alhasil, kesan bahwa hubungan Surya Paloh dan Jokowi memburuk tak terhindarkan. Di tengah-tengah relasi personal yang renggang itu, PDIP melalui politisinya, Djarot Saiful Hidayat, sekonyong-konyong mendesakkan agar Presiden Jokowi mengevaluasi dua dari tiga menteri asal Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Sampai akhirnya tibalah momen pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi di Istana pada Kamis, 26 Januari 2023. Pertemuan empat mata selama lebih dari satu jam itu diakhiri dengan Jokowi mengantarkan Surya Paloh sampai ke mobil yang membawanya meninggalkan Istana.
Sejak pertemuan itu, hubungan keduanya tampak kembali cair. Surya Paloh menegaskan komitmen Nasdem dukung Jokowi hingga menyelesaikan masa jabatan 2024, dan menyerahkan urusan reshuffle kabinet kepada Jokowi.
Namun, kesan bahwa Nasdem partai koalisi pendukung Jokowi bercitarasa oposisi tak bisa ditepis begitu saja, apalagi ke depan partai ini hampir bisa dipastikan akan lebih intens menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung pencapresan Anies Baswedan.
