BOGOR, Jawa Barat: Kabar gembira datang bagi para guru honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat resmi meluncurkan program bantuan berupa cash transfer atau transfer tunai langsung kepada guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang belum tersertifikasi. Program ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).
Melalui akun resmi Instagram Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Minggu (4/5/2025), dijelaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap dedikasi guru-guru non-ASN dalam membina dan mencerdaskan generasi bangsa. “Mengenai program insentif guru non-ASN, guru akan diberikan bantuan berupa cash transfer,” tulis akun tersebut.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa setiap guru honorer akan menerima bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan. Dana tersebut akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru, tanpa perantara. “Insya Allah nanti ada pencanangan program transfer langsung ke guru honorer, masing-masing guru mendapat Rp 300.000 per bulan,” ujar Mu’ti, Kamis (1/5/2025).
Mu’ti menambahkan bahwa program ini merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di luar status ASN. Skema penyaluran dana pun akan dibuat setransparan dan setepat sasaran mungkin.
Tak hanya insentif bulanan, pemerintah juga meluncurkan program bantuan pendidikan sebesar Rp 3 juta per semester untuk guru honorer yang belum menyelesaikan pendidikan jenjang D4 atau S1. Program ini ditujukan agar guru honorer bisa melanjutkan kuliah tanpa beban biaya yang berat.
“Kemudian, bantuan untuk guru yang belum D4 atau S1 itu masing-masing Rp 3 juta per semester,” jelas Mu’ti. Total sebanyak 12.000 guru dari berbagai daerah akan menjadi penerima manfaat dari program ini.
Ada tiga skema penyaluran bantuan pendidikan yang disiapkan. Pertama, untuk guru yang telah menempuh pendidikan D2 atau D3 dapat melanjutkan ke jenjang S1 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Kedua, bagi guru yang sebenarnya telah menyelesaikan D4 atau S1 tetapi belum terdaftar karena kendala administrasi, pemerintah akan memperbarui data kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sedangkan skema ketiga menyasar guru yang belum pernah menempuh pendidikan tinggi. Mereka akan difasilitasi untuk kuliah secara daring atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi tertentu. “Kita akan lihat mana yang paling memungkinkan, karena guru-guru itu selama kuliah kita harapkan tetap bisa mengajar di sekolah masing-masing,” kata Mu’ti.
Dengan peluncuran program ini, pemerintah berharap kualitas pendidikan nasional bisa terus meningkat seiring meningkatnya kesejahteraan dan kompetensi para pendidik di seluruh Indonesia.
