JAKARTA: Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan pandangannya mengenai pentingnya mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi virtual bertajuk “Plus Minus Pilkada Oleh DPRD” pada awal pekan ini.
Mahfud menjelaskan bahwa sikapnya terkait sistem pilkada menyerahkan keputusan kepada diskusi terbuka di DPR, partai politik, dan kalangan akademisi. Namun, ia mengakui bahwa di masa lalu, antara 2012 hingga 2014, dirinya pernah mendukung wacana pengembalian pilkada ke DPRD. Hal ini berdasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), di mana ia menangani ratusan kasus sengketa pilkada.
Mahfud menyoroti dampak buruk pemilihan langsung terhadap kehidupan politik dan masyarakat. Menurutnya, banyak pihak, termasuk seluruh partai politik saat itu, sepakat bahwa sistem pilkada langsung merusak harmoni sosial. “Saat itu, sudah ada komunike dari partai politik untuk mengembalikan pilkada ke DPRD karena sistem pemilihan langsung dianggap merusak,” jelasnya.
Selain itu, Mahfud mengungkapkan data mengejutkan terkait pilkada langsung. Mantan Ketua KPU Hafiz Anshari menyebut bahwa hampir semua pilkada penuh dengan kecurangan, yang pada akhirnya menciptakan kerusakan di masyarakat. Mahfud menambahkan bahwa 62 persen kepala daerah hasil pilkada langsung pada masa itu terjerat kasus korupsi.
Hingga tahun 2020, saat Mahfud menjabat Menko Polhukam, data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa 84 persen biaya pilkada dibiayai oleh cukong. Hal ini, menurut Mahfud, memaksa kepala daerah terpilih memberikan konsesi kepada para cukong, baik melalui akses anggaran daerah maupun perizinan sumber daya alam. Situasi ini, tegasnya, merusak tatanan pemerintahan.
Mahfud juga menekankan bahwa organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendukung pengembalian pilkada ke DPRD. Kedua organisasi tersebut menyoroti dampak korupsi yang menggerogoti masyarakat akibat pemilihan langsung.
Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto turut menyampaikan pandangan serupa. Dalam perayaan HUT Partai Golkar di Sentul, Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India. Menurutnya, negara-negara tersebut lebih efisien karena hanya mengadakan satu kali pemilihan untuk memilih anggota DPRD, yang kemudian memilih kepala daerah.
Prabowo mengkritisi besarnya biaya yang dihabiskan untuk pilkada langsung di Indonesia. Ia berpendapat bahwa anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, gizi anak, dan perbaikan infrastruktur. “Kita bisa belajar dari negara tetangga yang lebih hemat. Anggaran pilkada kita sangat besar, sementara banyak kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi,” katanya.
Wacana pengembalian pilkada ke DPRD kembali menjadi perbincangan serius, dengan berbagai pihak melihat peluang untuk memperbaiki sistem politik nasional. Meski begitu, diskusi mendalam dan masukan dari berbagai kalangan masih diperlukan untuk menentukan langkah terbaik ke depan.
