JAKARTA (Sketsa.co) — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa dirinya akan tetap cawe-cawe dalam menangani urusan bangsa dan negara, termasuk dalam konteks Pilpres 2024.
Menurut Jokowi, cawe-cawe merupakan kewajiban moral dan tanggung jawab seorang presiden selama periode peralihan kepemimpinan.
“Dalam hal cawe-cawe, saya sudah menyampaikannya sebagai kewajiban moral dan tanggung jawab saya sebagai presiden selama masa transisi kepemimpinan nasional pada tahun 2024,” ujar Jokowi dalam konferensi pers usai mengikuti pembukaan Rakernas PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). Jokowi adalah kader PDIP.
Pembukaan Rakernas dilakukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan dihadiri segenenap pengurus DPP dan DPD PDIP seluruh Indonesia. Hadir dalam hajatan itu, antara lain capres Ganjar Pranowo, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Bendara Umum PDIP Olly Dondokambey.
Jokowi menjelaskan bahwa dirinya harus memastikan bahwa periode transisi kepemimpinan berjalan lancar tanpa adanya gejolak yang membahayakan bangsa dan negara. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan tinggal diam jika ada hal-hal yang berpotensi membahayakan.
“Ya harus menjaga agar transisi kepemimpinan nasional serentak, pilpres, itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa,” ungkap Jokowi.
“Masak riak-riak yang membahayakan bangsa dan negara saya disuruh diam. Kan nggaklah ya,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa dia akan tetap cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. “Saya akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara, tentu saja dengan pengertian yang positif,” ucap Jokowi di Istana Negara, Senin (29/5).
Baca juga: Jika Gagal Nyapres, Anies Bisa Maju Lagi di Pilkada DKI 2024
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa dan sejumlah content creator. Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksudnya tetap berada dalam koridor hukum.
“Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksud berkaitan dengan Pemilu 2024.
Pernyataan Jokowi soal cawe-cawe memicu pro-kontra di kalangan elite politik. Sebagian menilai cawe-cawe sejauh tidak melampaui kewenangan presiden tidak menjadi masalah, namun sebagian lainnya menilai hal itu tidak perlu dilakukan dan menyarankan kepada Jokowi untuk fokus kerja.
