JAKARTA (Sketsa.co) — Indonesia Financial Watch (IFW) mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan kebocoran dana proyek strategis nasional (PSN) yang mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) dan politisi.
Abraham Runga Mali, Koordinator IFW, mengatakan dugaan kebocoran dana PSN dengan nilai setara ratusan triliun rupiah ke oknum ASN dan politisi mesti diusut tuntas oleh penegak hukum.
“Aparat penegak hukum harus proaktif menindaklanjuti temuan dugaan kebocoran dana PSN ke ASN dan politisi tersebut. Temuan PPATK itu mengindikasikan permainan duit proyek secara ugal-ugalan,” tegas Abraham Runga kepada sketsa.co, Sabtu (13/1).
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencurigai adanya dana hasil tindak pidana korupsi yang mengalir ke kantong ASN dan politisi selama tahun 2023, terutama terkait proyek strategis nasional (PSN).
Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, mengungkapkan di Jakarta, Rabu (10/1), bahwa sekitar 36,81% dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan, sementara 36,67% tidak digunakan untuk pembangunan proyek, melainkan untuk kepentingan pribadi.
Menurut Ivan, transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek teridentifikasi mengalir ke pihak dengan profil seperti ASN dan politisi, yang kemudian digunakan untuk membeli aset dan diinvestasikan ke sejumlah instrumen.
Namun, belum diungkapkan proyek-proyek mana yang terlibat dalam pengaliran dana ke kantong ASN dan politikus.
Baca juga: Benarkah ‘Rumus’ Runner-Up Akan Terpilih Berlaku di Pilpres 2024?
Plt. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menyatakan bahwa beberapa kasus yang teridentifikasi telah ditangani oleh penegak hukum.
Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (10/1), pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun. Merujuk temuan PPATK, artinya dana PSN yang masuk ke kantong ASN dan politisi mencapai Rp510,23 triliun.
Bukan Hal Baru
Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), mengatakan fenomena kebocoran dana PSN tersebut tidak baru dan terkait dengan tingginya incremental capital output ratio (ICOR) di Indonesia.
Menurut dia, masalah pungli dan korupsi sebagai penyebab mahalnya biaya investasi di Indonesia.
Ronny menyarankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan PSN secara tegas dan jujur. Jika ditemukan penyimpangan, lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian harus turun tangan tanpa pandang bulu.
