JAKARTA: Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menyinggung adanya indikasi pihak tertentu yang ingin mengganggu pelaksanaan Kongres PDIP pada tahun 2025 mendatang. Menurut Deddy, tanda-tanda itu terlihat dari gugatan lima kader partai terkait legalitas perpanjangan dan penambahan anggota dewan dalam struktur partai.
“Kalau tanda-tandanya kita bisa lihat dari lima gugatan yang diajukan kelompok tertentu,” kata Deddy di gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024). Ia juga menegaskan bahwa DPP PDIP telah merespons berbagai upaya yang mempermasalahkan legalitas kebijakan partai tersebut.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menyuarakan kekhawatirannya terkait ancaman terhadap Kongres PDIP 2025. Ia menuturkan bahwa ada pihak-pihak yang diduga ingin membuat kekacauan dalam kongres mendatang, dengan alasan kepemimpinan dianggap tidak berhasil.
“Katanya di kongres juga mau diawut-awut (kacau). Saya sengaja nih supaya pada kedengaran. Coba kamu awut-awut partai saya,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Meski demikian, Megawati mengklaim masih mendapat dukungan penuh dari seluruh kader PDIP untuk kembali menjabat sebagai ketua umum secara aklamasi dalam kongres mendatang. Namun, ia juga mengungkapkan keinginannya untuk pensiun dari jabatan tersebut. “Enak saja, emangnya gue enggak boleh pensiun?” canda Megawati.
Megawati juga menantang pihak yang ingin mengacaukan kongres partainya, sembari menegaskan bahwa PDIP tidak mudah dipecah-belah.
Gugatan Lima Kader PDIP
Sebelumnya, lima kader PDIP—Djupri, Manto, Jairi, Sujoko, dan Suwari—menggugat Surat Keputusan (SK) perpanjangan kepengurusan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Namun, para penggugat kemudian mencabut gugatan tersebut dan meminta maaf kepada Megawati serta seluruh keluarga besar PDIP.
Jairi, salah satu penggugat, mengaku dirinya dan rekan-rekannya telah dijebak. Mereka diberi kertas kosong dan diminta menandatangani di atas materai, yang kemudian digunakan sebagai surat kuasa untuk mengajukan gugatan ke PTUN oleh seseorang bernama Anggiat BM Manalu.
“Saya mewakili teman-teman saya, pertama-tama meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri beserta seluruh keluarga besar PDIP,” ujar Jairi dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (11/10/2024).
Setelah menyadari adanya penipuan, Jairi bersama empat rekannya segera membuat pernyataan pencabutan gugatan dan berkomitmen mencabut surat kuasa di PTUN. Ia menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa pun, termasuk kepada Anggiat BM Manalu.
“Kami tidak menuntut atau menggugat SK DPP PDIP. Kami ini dalam posisi dijebak,” tambah Jairi.
Meski demikian, isu ini mencerminkan adanya potensi ketegangan internal di tubuh PDIP menjelang kongres besar yang akan menentukan arah kepemimpinan partai. Megawati dan jajaran DPP PDIP diharapkan mampu menjaga stabilitas partai agar tetap solid menghadapi tantangan tersebut.
