JAKARTA: Kongres Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Relawan Pro Jokowi (Projo), yang dijadwalkan pada 7-8 Desember 2024, resmi ditunda. Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi menyatakan keputusan ini diambil melalui rapat pleno.
Sekretaris Jenderal DPP Projo Handoko menjelaskan bahwa rapat pleno pekan lalu menetapkan penundaan demi mencari waktu dan momentum yang lebih tepat. Keputusan tersebut juga diumumkan dalam pertemuan dengan seluruh DPD Projo se-Indonesia pada 5 Desember 2024.
Sebelum penundaan, isu perubahan Projo menjadi partai politik mengemuka. Budi Arie menyebut keputusan ini berada di tangan anggota melalui forum kongres, sebagai forum tertinggi organisasi. “Apa pun keputusan tentang Projo menjadi partai atau tidak, itu akan dibahas di kongres,” ujarnya.
Bendahara Umum Projo,Panel Barus menegaskan bahwa wacana ini tidak dimaksudkan untuk mendukung agenda politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca-presidensi. Menurutnya, Jokowi cenderung memimpin partai yang sudah ada.
Handoko menambahkan bahwa transformasi menjadi partai politik akan didasarkan pada kehendak rakyat. Namun, ia menekankan bahwa Projo tidak akan menjadi sayap partai tertentu, melainkan tetap sebagai organisasi civil society yang independen.
Sementara itu, Jokowi menyerahkan keputusan masa depan Projo sepenuhnya kepada organisasi tersebut. “Terserah Projo,” kata Jokowi pada Oktober 2024.
Meski hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan renggang, ia belum memutuskan afiliasi politik setelah masa jabatannya. Hingga kini, nasib Projo, termasuk kemungkinan menjadi partai politik, masih menunggu hasil kongres yang tertunda.
