JAKARTA: Setelah pemecatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), beberapa partai politik menyatakan kesiapan mereka untuk menampungnya. Ketua organisasi relawan pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa banyak partai yang bersedia menerima Jokowi, terutama Projo jika nantinya menjadi partai politik resmi.
Selain itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menjadi sorotan. Dengan Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, menjabat sebagai Ketua Umum PSI sejak September 2023, ada spekulasi bahwa PSI dapat menjadi wadah politik bagi keluarga Jokowi.
Pun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan bahwa partainya terbuka jika Jokowi ingin bergabung. “Oh kalau Gerindra terbuka. Terbuka. Tapi kita tentunya tidak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo sambil tertawa ketika menerima kunjungan Jokowi di kediamannya di kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (6/12) malam.
Sementara Partai Golkar sendiri memastikan bahwa Jokowi dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi Wakil Presiden, telah berstatus anggota kehormatan, meski bukan kader Golkar.
Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Jokowi mengenai afiliasi politik barunya setelah pemecatan dari PDIP. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pemecatan atau pemberhentian itu Jokowi, juga Gibran dan Bobby Nasution (menantu Jokowi) akan diumumkan secara resmi pada 17 Desember 2024 bersama dengan belasan kader PDIP lainnya.
Hasto mengatakan partainya bakal memecat 27 kader karena mendukung pasangan calon (paslon) kepala daerah lain dan bermain di dua kaki di Pilkada 2024.
“(Mereka) mendukung calon lain termasuk kemudian kaki dua, tidak menjalankan perintah partai,” katanya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
Nilai Jual
Sebenarnya wajar jika sejumlah partai siap menampung Jokowi untuk bergabung menjadi anggota atau kadernya. Bagaimana pun sosok Presiden ke-7 RI itu masih memiliki pengaruh atau “nilai jual” yang cukup besar. Buktinya, sejumlah calon kepala daerah yang didukungnya (endorse) terpilih dalam hajatan pilkada serentak 27 November lalu.
Tentu saja sulit dipungkiri bahwa di sisi lain ada kelompok masyarakat kritis, umumnya di segmen kelas menengah, yang tidak nyaman dengan sosok Jokowi, terutama terkait dengan manuver politiknya kurang lebih 2 tahun terakhir, termasuk merestui anaknya, Gibran, maju sebagai cawapres dalam hajatan Pilpres 14 Februari lalu yang diawali dengan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 yang memungkinkannya bisa nyawapres.
Problem terbesar Jokowi saat ini adalah dia bukan lagi presiden, dan tidak sedang memegang kendali otoritas legal formal kekuasaan apapun. Dengannya, posisi tawar Jokowi terhadap partai manapun yang siap menampungnya niscaya relatif lemah.
Bergabung hanya sebagai anggota atau kader biasa tanpa posisi atau jabatan yang berpengaruh di partai tentu saja bukan pilihan menarik. Sekaliber Jokowi semestinya layak menjabat sebagai ketua umun atau setidaknya ketua dewan pembina, yang memiliki peran dan kewenangan turut mengendalikan dan menentukan arah partai.
Paling realistis bagi Jokowi tampaknya adalah bergabung secara resmi ke PSI yang notabene telah dinahkodai putra bungsunya Kaesang Pangarep. Jokowi tentu akan mendapat tempat terhormat, semisal ketua dewan pembina, bukan sekadar kader biasa.
Atau, mungkinkah Jokowi akan memimpin partai baru yang embrionya berupa organisasi relawan Projo?
