JAKARTA (Sketsa.co) — Presiden Jokowi tengah menjadi sasaran kritik dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hassanuddin (Unhas) dan Universitas Andalas (Unand) terkait dengan persoalan netralitas Presiden dalam Pemilu 2024 dan masalah demokrasi.
Jokowi merespons kritikan tersebut dengan menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berbicara dan berpendapat, dan menganggapnya sebagai bagian dari demokrasi. Hal ini diungkapkan Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat (2/2).
Kritik ini muncul setelah pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa seorang presiden dapat memihak dan berkampanye dalam Pilpres 2024. Sivitas akademika UGM menanggapi hal ini dengan mengeluarkan Petisi Bulaksumur, yang diwakili oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM, Yogyakarta, pada Rabu (31/1).
Dalam petisi tersebut, UGM menyatakan keprihatinannya terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Prof Koentjoro menyesalkan pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai penyimpangan dan ketidakpedulian terhadap prinsip demokrasi.
Tanpa Intimidasi
Pernyataan sikap senada disampaikan UII dan UI. Rektor UII Prof Fathul Wahid, bersama sivitas akademika, di kampus UII, Sleman, Kamis (1/2) menyatakan “Indonesia Darurat Kenegarawanan,” mengkritik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dalam politik nasional. Di sisi lain, Dewan Guru Besar UI menyampaikan kekhawatiran mereka di depan Gedung Rektorat UI, memperingati Dies Natalis UI ke-74, Jumat (2/2) dan menyerukan kebebasan berekspresi, hak memilih tanpa intimidasi, netralitas aparat negara, dan pemantauan perguruan tinggi terhadap proses perhitungan suara.
Forum Guru Besar dan Dosen Kampus Unhas, Makassar, Jumat (2/2) menyatakan keprihatinan mereka dengan deklarasi bertajuk ‘Bergerak untuk Menyelamatkan Demokrasi,’ di mana mereka menekankan pentingnya menjaga demokrasi dan mematuhi landasan hukum yang jelas.
Sivitas Akademika Unand, Padang, Jumat (2/2) juga bergabung dengan aksi tersebut dengan menyampaikan manifesto penyelamatan bangsa. Mereka mengekspresikan keprihatinan terhadap keberpihakan pemangku pemerintahan menjelang Pemilu 2024, menolak praktik politik dinasti, dan mendesak Presiden Jokowi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya.
Seluruh perguruan tinggi ini menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia, menyoroti potensi pelanggaran etika dan prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024.
Baca juga: Saat Roy Morgan Prediksikan Pilpres 2024 Berlangsung Dua Putaran
Tentu siapapun boleh memaknai dan menafsirkan kritik dari sivitias akademika berbagai perguruan tinggi terkemuka di Tanah Air itu terhadap jalannya praktik demokrasi di negeri ini. Apa yang mereka lakukan tentu saja bersifat gerakan moral, bukan demi untuk kepentingan elektoral paslon tertentu yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024.
Menjadi kewajiban moral kaum akademisi dan intelektual untuk mengingatkan praktik kekuasaan yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip netralitas dalam berdemokrasi. Ibaratnya, suara kaum cendekiawan merupakan alarm dan warning bagi penyelenggara kekuasaan untuk tetap berjalan dan tegak lurus dalam koridor demokrasi…
