JAKARTA (Sketsa.co) — Ada temuan menarik yang didapatkan lembaga Indopol Survey seputar survei elektabilitas capres-cawapres di Pilpres 2024, yakni tingkat undecided voter yang tinggi di Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan kecemasan warga soal pencabutan bantuan sosial.
Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat merilis hasil survei elektabilitas capres dan cawapres untuk periode 8-15 Januari 2024 di Jawa Timur.
Survei Indopol sendiri melibatkan 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia, ungkap Ratno dalam diskusi bertajuk ‘Anomali Perilaku Pemilih Pemilu 2024 dan Perbedaan Hasil Lembaga Survei’ yang digelar secara daring, Rabu (24/1).
Ratno menjelaskan bahwa ada beberapa masalah teknis yang muncul di lapangan, terutama terkait dengan respons dari responden. Sejumlah responden menolak untuk mengisi survei dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi, sehingga menyebabkan tingginya persentase pemilih yang belum memutuskan pilihannya, yang sering disebut sebagai undecided voter.
Contohnya, papar Ratno, di Kabupaten Blitar, sebanyak 85% responden menyatakan tidak memberikan jawaban mengenai pilihan pasangan calon, dengan tingkat undecided voter yang sangat tinggi. Situasi serupa terlihat di Kediri, di mana tingkat undecided voter mencapai 40%.
Ratno memberikan contoh lain, seperti di Kota Madiun dengan tingkat undecided voter sebesar 43,3%, Pacitan 24%, dan Malang 22,9%. Wilayah Mojokerto juga mencatat jumlah undecided voter tertinggi, mencapai 55%, diikuti oleh Jombang 67,5%, Bondowoso 70%, dan Probolinggo 43,8%.
Penolakan
Menjelaskan lebih lanjut, Ratno mengungkapkan bahwa dalam melakukan survei di Jawa Timur, khususnya di wilayah Surabaya, Malang, Blitar, dan Banyuwangi, pihaknya mengalami penolakan dari pihak kelurahan terhadap surveyor mereka. Alasan penolakan tersebut adalah kelurahan khawatir bahwa terlibat dalam survei politik dapat berdampak negatif pada bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan yang mereka terima.
Ratno mengungkapkan bahwa para surveyor mereka rata-rata ditolak oleh kelurahan, RT/RW, dan bahkan warga karena tak ingin masalah survei menjadi isu politik yang berujung pada potensi pencabutan bantuan dari pemerintah.
“Situasinya adalah kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena takut akan dicabutnya bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan, seperti yang terjadi pada desa tetangga saat pilkada sebelumnya,” tegas Ratno.
Dia menyatakan bahwa ini merupakan pengalaman baru bagi Indopol Survey, karena survei mereka sebelumnya selalu berjalan lancar. Salah satu contohnya adalah saat mereka melakukan survei di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, di mana kepala desa turut campur untuk memilihkan responden dengan alasan keamanan dan menjaga kondusivitas daerahnya.
“Dalam kasus seperti ini, cenderung ke mana? Ya, secara umum, mereka cenderung memilih yang memberikan bantuan sosial. Begitulah kira-kira situasinya. Bahkan, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Lamongan, meskipun terjadi pada pilkada sebelumnya,” tambahnya.
Baca juga: Klaim Boy Thohir Picu Sentimen Negatif Pasar Saham
Dengan merujuk temuan Indopol Survey seperti yang dipaparkan di atas, tampaknya ada kekhawatiran warga penerima bantuan pemerintah tentang risiko disetopnya bantuan sosial jika berpartisipasi dalam jajak pendapat.
Tingginya angka undecided voter memberikan indikasi awal bahwa sejauh ini belum bisa dipastikan paslon yang paling potensial memenangkan suara di Jatim.
