JAKARTA (Sketsa.co) — Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai Presiden Joko Widodo sedang mengkritik PDIP melalui anaknya, Kaesang Pangarep.
Arya mengatakan masuknya Kaesang sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan salah satu bentuk kritik Jokowi terhadap partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.
“Iya bisa jadi cara Pak Jokowi untuk memberikan sinyal kepada PDIP bahwa aturan (satu keluarga satu partai) itu nggak baik,” kata Arya seperti dikutip Tempo.co, Senin, (25/9).
Dalam aturan internal PDIP, anggota keluarga kader tak boleh berbeda partai. Aturan ini pernah dilanggar Gubernur Maluku Murad Ismail pada Mei lalu.
Ketua DPD PDIP Maluku itu membiarkan istrinya, Widya Pratiwi, yang semula kader PDIP beralih ke Partai Amanat Nasional (PAN). Alhasil, Murad dipecat dari jabatannya selaku Ketua DPD PDIP Maluku. Selain dipecat, dia juga didepak dari partai itu.
Ketum PSI
Kaesang resmi bergabung dengan PSI setelah mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) dari partai tersebut. Penyerahan KTA itu dilakukan jajaran pimpinan DPP PSI di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Sabtu siang, (23/9). Yang menarik, hanya selang sehari, pada Senin (25/9), Kaesang didapuk jadi Ketum PSI.
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengakui memang AD/ART PDIP secara tegas melarang keluarga kader partainya untuk memiliki pilihan politik yang berbeda. Djarot menegaskan, yang dimaksud keluarga adalah suami, istri, dan anak.
Kaesang memang putra bungsu Jokowi. Namun, setelah membina rumahtangga bersama Erina Gudono, mestinya sudah punya kartu keluarga sendiri, sehingga aturan PDIP itu tentu probematis jika diterapkan.
Namun, tentu saja masuknya Kaesang ke PSI memiliki makna lebih dari sekadar kritik terhadap aturan PDIP soal satu keluarga inti tak boleh berbeda partai.
Baca juga: Mengapa Bakal Cawapres Ganjar Diputuskan Last Minute?
Jokowi atau keluarga Jokowi tampaknya sudah terlalu gerah dengan diksi “petugas partai” yang selama sekian tahun terakhir dilekatkan pada diri Presiden Jokowi. Secara psikologis, label petugas partai agaknya menjadi semacam beban yang tak terperi bagi Jokowi beserta keluarganya.
Karenanya, dengan Kaesang menjadi kader PSI, bahkan sebagai ketua umum, hal itu menjadi semacam bentuk “pemberontakan” terhadap “arogansi” para elite PDIP. Bahwa menjadi kader partai kecil non parlemen masih jauh lebih “gagah” dan terhormat daripada sekadar menjadi petugas di partai besar.
Ini tentu menjadi pertaruhan bagi Jokowi, dan terutama Kaesang sendiri yang tengah merintis karir politiknya. Jika PSI membesar dan lolos ke DPR pada Pemilu 2024, hal itu niscaya akan makin mengukuhkan tekad keluarga Jokowi untuk keluar dari beban psikologis sebagai petugas partai di PDIP.
