JAKARTA (Sketsa.co) — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan Demokrat masih akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan seraya menyebut partainya akan bergabung dengan koalisi yang memiliki kesamaan visi.
“Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik,” tambah AHY dalam konferensi pers usai menggelar rapat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (4/9).
AHY meminta seluruh kader Demokrat menyongsong perjalanan baru dengan hati yang bersih dan niat yang baik. Dia meminta seluruh kader memaafkan pihak yang telah menyakiti Demokrat.
Sebelumnya, Demokrat resmi mencabut dukungannya untuk bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan sekaligus keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9).
Usai rapat di Cikeas itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng mengumumkan dua poin hasil rapat itu dalam jumpa pers di pelataran pendopo kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
“Setelah rapat, Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut; yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini,” kata Andi Mallarangeng menyampaikan hasil rapat.
Baca juga: Saat Ketum PBNU Tegaskan Tidak Ada Capres-Cawapres Atas Nama NU
Sehari sebelumnya, Kamis (31/8), Partai Demokrat melalui pernyataan Sekjen Teuku Riefky Harsya mengungkapkan bahwa Ketum Nasdem Surya Paloh telah mengambil keputusan sepihak untuk menduetkan Anies dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Menurut Riefky, pada Selasa malam (29/8) bertempat di Nasdem Tower, Jakarta, secara sepihak Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Cak Imin sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS—sesama anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Pertanyaannya, ke mana Demokrat akan mengalihkan dukungan politiknya?
Ganjar atau Prabowo?
Pilihan yang terhidang saat ini, Demokrat bisa merapat ke kubu PDIP dengan mengusung pencapresan Ganjar Pranowo atau bergabung ke Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar dan PAN untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto.
Yang pasti, Demokrat rasanya tak mungkin abstain, karena partai atau koalisi partai yang tak mengusung pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 berpotensi kena sanksi tak bisa ikut Pemilu 2029.
Hal ini diatur dalam Pasal 235 Ayat 5 UU tentang Pemilu.
