JAKARTA (Sketsa.co) — Merapatnya Golkar dan PAN ke kubu Gerindra-PKB dengan mendukung pencapresan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyisakan spekulasi tentang dugaan keterlibatan Presiden Jokowi di balik terbentuknya koalisi empat partai tersebut menghadapi Pilpres 2024.
Pertanyaannya, benarkah Jokowi memberi “arahan” dan “restu” terhadap langkah Golkar dan PAN bersama Gerindra dan PKB membentuk koalisi besar untuk mengusung pencapresan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut?
Jokowi sendiri telah menegaskan bahwa dirinya tidak ikut-ikutan dalam penentuan capres-cawapres, karena hal itu menjasi urusan ketua umum partai yang memilki wewenang untuk melakukan hal itu.
“Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi,” kata Jokowi dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).
Awalnya, Jokowi mengungkapkan keheranannya mengenai pernyataan partai-partai politik yang mengaku menunggu arahan “Pak Lurah” soal capres dan cawapres yang hendak diusung.
“Saya sempat mikir, siapa ini ‘Pak Lurah’, sedikit-sedikit kok ‘Pak Lurah’. Belakangan saya tahu yang dimaksud ‘Pak Lurah’ ternyata saya,” ujarnya.
Baca juga: Saat Anies Baswedan Mulai “Tak Diperhitungkan” di Pilpres 2024
Jokowi lalu menegaskan bahwa ia bukanlah seorang lurah, melainkan Presiden Republik Indonesia . Jokowi juga menegaskan, jabatan presiden yang disandangnya tidak membuat dia mempunyai wewenang untuk menetapkan bakal capres-cawapres yang akan maju pada Pilpres 2024.
“Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik,” ujar Jokowi.
Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak memungkiri bahwa ia kerap dibawa-bawa dalam bursa pencalonan presiden dan wakil presiden.
“Ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk menjadi paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan, walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana, ya saya harus ngomong apa adanya,” kata Jokowi.
Wacana Koalisi Besar
Seperti diketahui, Jokowi sempat melontarkan wacana soal pembentukan koalisi besar dalam acara silaturahmi PAN yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kantor DPP PAN, pada bulan Ramadan lalu.
Namun, wacana itu tak berlanjut karena PDIP sekonyong-konyong mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, yang kemudian diikuti dengan merapatnya PPP untuk mendukung pencapresan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Pada Minggu (13/8), giliran Golkar dan PAN memutuskan bergabung bersama Gerindra dan PKB mengusung pencapresan Prabowo Subianto. Meski Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menegaskan tidak ada arahan dari Jokowi terkait dengan langkah mereka mendukung pencapresan Prabowo, namun spekulasi yang berkembang menyebutkan Jokowi memberi restu langkah dua partai tersebut.
Sebelumnya, seperti ditulis liputan6.com, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa dukungan Golkar dan PAN untuk Prabowo Subianto sudah direstui Presiden Jokowi. “…Seizin dan restu dari Pak Jokowi. Itu saya bisa katakan,” ucap Hashim saat diskusi Konsolidasi Relawan Prabowo, secara daring, Kamis (10/8).
