JAKARTA (Sketsa.co) — Presiden Jokowi bertanya ke Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tentang siapa sosok bakal calon wakil presiden pendamping bakal capres Anies Baswedan.
Begitulah potongan informasi penting dari hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7). Pertemuan atas inisiatif Jokowi itu dilakukan usai pelantikan Menkominfo Budi Arie Setiadi dan sejumlah wakil menteri serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Budi Arie menggantikan pos kementerian yang sebelumnya dijabat Johnny G. Plate, eks Sekjen Nasdem, yang tersangkut kasus dugaan korupsi proyek BTS di Kemenkominfo. Bersama sejumlah tersangka lainnya, Plate kini tengah menjalani proses hukum perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara Rp 8, 3 triliun tersebut.
Surya Paloh mengungkapkan bahwa Jokowi penasaran dengan sosok yang akan menjadi cawapres Anies Baswedan. Namun Surya menjawab bahwa yang tahu sosok cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) hanya Anies seorang.
“Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya ini, saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu (urusan) Pak Anies itu,” ujar Surya saat ditemui di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).
Surya Paloh menuturkan bahwa pertemuan itu atas inisiatif Presiden Jokowi. Dia menilai Jokowi mungkin menganggap baik pertemuan tersebut hingga diadakan setelah perombakan kabinet.
“Suasana pertemuan baik sekali, suasana silaturahmi. Ya tidak ada hal-hal yang terlalu formal kita bicarakan, mungkin lebih banyak kita saling bertukar informasi,” ujarnya.
Paloh mengakui pertemuan antara dirinya dengan Jokowi sebagai hal yang baik menjelang Pemilu 2024. Tujuannya agar ke depan tak ada lagi suasana ketegangan, kekakuan, dan kegalauan dari para elite bangsa. Termasuk menghargai pilihan politik masing-masing yang merupakan bagian dari demokrasi.
Sempat Renggang
Sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres pada 3 Oktober 2022, hubungan Surya Paloh dan Jokowi dinilai menjadi renggang. Kabarnya, Jokowi tak nyaman dengan sosok Anies yang—dalam bahasa eks politikus Nasdem Zulfan Lindan—merupakan “antitesa Jokowi”.
Nasdem lalu menggandeng dua partai di luar koalisi pro-Jokowi, yakni Demokrat dan PKS, dengan membentuk KPP untuk mengusung pencapresan Anies Baswedan.
Yang menarik, meski Nasdem membentuk KPP untuk mengusung pencapresan Anies pada Pilpres 2024, namun partai tersebut tetap berkomitmen berada di koalisi pro-pemerintahan Jokowi-Maruf Amin hingga selesai Oktober 2024.
Baca juga: Di Balik Keresahan yang Muncul di Internal Golkar
Tentu tak ada yang salah dengan langkah Nasdem berkoalisi dengan Demokrat dan PKS mengusung pencapresan Anies Baswedan. Juga, tak ada yang salah kalau Jokowi tak nyaman dengan sosok mantan Gubernur DKI Jakarta yang mengganti program “normalisasi sungai” di Ibu Kota dengan istilah “naturalisasi sungai” itu.
Sebagai Presiden dan Kepala Negara, sudah sepatutnya Jokowi mengayomi partai atau bakal capres manapun yang akan maju dalam kontestasi pilpres mendatang. Pada titik ini, pertemuannya dengan Surya Paloh sebagai Ketum Nasdem, niscaya bagian dari keharusan sikap Presiden Jokowi yang tunduk dan patuh terhadap konstitusi, yakni menjamin siapapun WNI yang memenuhi syarat, untuk maju sebagai kandidat dalam kompetisi memperebutkan jabatan publik di negeri ini, termasuk posisi RI-1.
Pertanyaannya, apakah pertanyaan Jokowi kepada Surya Paloh soal sosok cawapres Anies merupakan bentuk cawe-cawe?
