JAKARTA (Sketsa.co) — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dikabarkan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7). Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu dilakukan setelah Jokowi melakukan pembaruan terbatas formasi kabinet.
“Benar (Surya Paloh bertemu Jokowi). Sore ketemuan selama satu jam lebih di Istana,” kata Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Selasa (18/7).
Seperti diketahui, kursi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sebelumnya dijabat petinggi Nasdem Johnny G. Plate kini dijabat Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Pro-Jokowi, organisasi relawan pendukung Jokowi di Pilpres 2019.
Kini menteri dari Nasdem menyisakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Presiden Jokowi mengungkapkan alasan jabatan Menkominfo kini diisi kalangan non-parpol. “Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat,” katanya.
Saat ditanya soal jatah menteri Nasdem yang berkurang, Jokowi kembali melempar jawaban sama. “Agar segera bekerja cepat.”
Sejauh ini belum terungkap gerangan apa isi pembicaraan penting Surya Paloh dengan Jokowi dalam pertemuan tersebut.
Namun patut diduga pertemuan itu membahas seputar pengisian menteri definitif kursi Menkominfo, yang setelah ditinggalkan Johnny Plate karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS, jabatan itu sempat dirangkap Menko Polhukam Mahfud MD.
Meski merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi untuk melakukan pergantian sosok menteri, namun untuk menjaga etika berkoalisi, sudah sepatutnya Jokowi mengajak berbicara dengan Ketum Nasdem Surya Paloh mengingat kursi Menkominfo sebelumnya diduduki kader partai tersebut.
Baca juga: Relawan Jokowi dan Arah Dukungan Capres yang Belum Jelas
Bagaimana pun, sampai detik ini Nasdem masih berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Maruf Amin hingga selesai pada Oktober 2024, kendati Nasdem menempuh jalan sendiri dalam kaitan menghadapi Pilpres 2024.
Pertemuan Surya Paloh-Jokowi boleh jadi tidak menghasilkan kesepakatan apapun terkait dengan pilpres mendatang, apalagi menyoal keterlibatan Nasdem bersama Demokrat dan PKS membentuk Koalsii Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan mengusung bakal capres Anies Baswedan.
Kalaupun menyinggung soal agenda pilpres, patut diduga paling bahasannya normatif, misalnya sama-sama berharap agar pilpres berjalan lancar, tanpa gejolak, dan menerima siapapun yang akhirnya terpilih dalam kontestasi lima tahunan tersebut…
