JAKARTA (Sketsa.co) — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono dengan kompak membantah atau menyangkal adanya rencana pergantian ketua umum melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Airlangga menyatakan bahwa siapa pun yang berminat menjadi ketua umum Golkar dapat bersaing dalam musyawarah nasional (munas) berikutnya pada tahun 2024.
“Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada (munaslub), ada munas tahun 2024. Jika ada minat untuk menjadi ketua umum Golkar pada 2024, silakan,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7).
Airlangga juga mengklaim bahwa Golkar tetap solid meskipun ada isu munaslub yang beredar dalam beberapa waktu terakhir.
Usulan untuk menyelenggarakan munaslub sebelumnya didorong oleh beberapa politisi senior yang mengklaim sebagai eksponen pendiri Partai Golkar. Mereka ingin menggelar munaslub dengan tujuan menggulingkan Airlangga dari jabatan ketua umum karena tidak ada kepastian mengenai arah politik Golkar menjelang Pemilu 2024.
Menanggapi hal tersebut, Airlangga menegaskan bahwa sikap politik Golkar dalam Pilpres 2024 telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Juni 2023.
Mandat untuk Airlangga
Rakernas tersebut memberikan mandat kepada Airlangga untuk menentukan calon presiden, wakil presiden, dan koalisi yang dipilih oleh Golkar.
Airlangga juga mengklaim bahwa partainya sedang merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk menghadapi Pilpres 2024. Hal ini sebagai tanggapan terhadap rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar agar segera mendeklarasikan pencalonan presiden dan wakil presiden.
“Kita sedang dalam proses diskusi dan negosiasi, dan dalam hal ini kita tidak bisa terburu-buru,” ujar Airlangga.
Dewan Pakar Golkar juga membantah merekomendasikan munaslub untuk menggulingkan Airlangga. Isu munaslub awalnya muncul dari salah satu anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam, yang menyebut bahwa Dewan Pakar Golkar ingin mengevaluasi hasil Munas Partai Golkar tahun 2019.
Ridwan menyatakan bahwa evaluasi tersebut terkait dengan penunjukan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden potensial pada Pilpres 2024, dan tidak menutup kemungkinan ada munaslub untuk mencopot Airlangga sebagai Ketua Umum.
“Jadi, munaslub akan mengubah keputusan Airlangga agar bukan menjadi calon presiden. Bisa ada calon lain, tapi saya tidak menyebutkan nama. Itu mungkin,” kata Ridwan saat dihubungi oleh awak media pada Minggu (9/7).
Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menilai isu munaslub sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu soliditas Golkar. “Dewan Pakar sama sekali tidak merekomendasikan munaslub,” katanya.
Agung berpendapat bahwa Airlangga harus diberi waktu untuk menentukan pasangan calon wakil presiden, termasuk mitra koalisi.
Baca juga: Kala AHY Siap Tak Jadi Cawapres Anies
Seperti diketahui, sebagai partai koalisi pro-Jokowi, Golkar hingga kini belum menentukan arah dukungan untuk pilpres mendatang, meski mencuat kemungkinan partai ini merapat ke Gerindra untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto.
Namun, kabarnya, Golkar mematok syarat Airlangga jadi bakal cawapres pendamping Prabowo sebagai kompensasi dukungan yang diberikan. Hal serupa juga konon dipersyaratkan oleh PAN dengan mendorong Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bacwapres. Pun hal itu juga dimintakan PKB dengan menjadikan sang ketum, Muhaimin Iskandar, sebagai bacawapres Prabowo.
Secara politik, PKB niscaya punya hak moral untuk diprioritaskan menjadikan orangnya sebagai bacawapres Prabowo, mengingat partai berbasis nahdliyin tersebut telah sejak dini menjalin kerjasama politik bersama Gerindra dengan membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
