JAKARTA (Sketsa.co) — Sudirman Said, juru bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, mengatakan upaya penjegalan ke koalisi Anies bakal mereda usai pengumuman calon wakil presiden (cawapres) untuk pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Dari waktu ke waktu upaya penjegalan terus terjadi. Tapi yang namanya kebenaran, namanya perbaikan, yang namanya niat baik itu tidak bisa dibendung. Kita percaya itu,” kata Sudirman Said seusai acara Silaturahmi Warga Brebes untuk Perubahan di Padepokan Kalisoga Desa Slatri Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (1/7) seperti dikutip detik.com.
Sudirman menegaskan bahwa koalisi pendukung Anies makin solid, dan usaha penjegalan yang selama ini dilakukan tidak berpengaruh. Hal ini dibuktikan dengan rencana koalisi yang berjalan sesuai harapan, salah satunya mengumumkan bakal cawapres usai Anies pulang dari ibadah haji.
“Begitu beliau pulang nanti akan segera dipilih siapa pendampingnya. Kalau pemilihan pendamping ini sudah selesai, maka kami makin yakin, baik dari koalisi maupun masyarakat, bahwa ini tidak mungkin dijegal-jegal. Pak Anies ini figur yang ditunggu oleh lingkungan, ditunggu oleh momentum untuk perbaikan,” ujar Sudirman.
Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyampaikan pesan secara terpisah kepada bakal caleg Partai Demokrat Denny Indrayana dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu agar menjaga dan memastikan Anies Baswedan tetap mendapatkan tiket untuk ikut Pilpres 2024. Alasannya, agar demokrasi tetap terjaga dan pemerintah tidak terus dituduh melakukan penjegalan.
Pesan Mahfud MD
Pada intinya, Mahfud justru mengkhawatirkan Anies gagal mendapatkan tiket capres oleh sebab ada partai anggota Koalisi Perubahan yang tiba-tiba keluar karena alasan tidak puas dengan sosok bakal cawapres Anies.
Baca juga: Dua Skenario Pilpres 2024 dengan atau Tanpa Kubu Oposisi
Dengan merujuk logika kekhawatiran Mahfud bahwa Anies justru berpotensi terjegal dari internal koalisi pengusungnya, ini berarti pekerjaan rumah terbesar Nasdem, Demokrat dan PKS adalah tetap konsisten dengan piagam koalisi yang ditandatangani tiga pimpinan partai tersebut.
Tak ada alasan bagi Nasdem, Demokrat atau PKS keluar dari koalisi dengan alasan apapun, karena hal itu otomatis akan membatalkan pencapresan Anies. Betapa tidak? Dengan salah satu partai tersebut hengkang dari koalisi, maka syarat presidentital threshold tak mencukupi, sehingga tidak bisa “membelikan” tiket pencapresan untuk Anies atau siapapun juga…
Kesimpulannya, saat ini, Anies sesungguhnya bukan berpotensi dijegal pihak eksternal, katakanlah kubu penguasa, dalam hal ini rezim pemerintahan Presiden Jokowi, namun justru bisa terjegal dari internal koalisi pengusungnya…
