JAKARTA (Sketsa.co) — Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyoroti kemungkinan Anies Baswedan gagal melaju dalam Pilpres 2024 seandainya Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko (Kepala Staf Presiden) terkait dengan klaim kepengurusan DPP Partai Demokrat.
Dengan kata lain, jika PK Moeldoko dikabulkan, maka kepengurusan DPP Partai Demokrat akan berpindah ke tangan Moeldoko, sehingga sangat mungkin Demokrat menarik diri dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mencapreskan Anies Baswedan.
Jika itu terjadi, maka gabungan persentase kursi DPR RI dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mencukupi persyaratan bisa mengusung pasangan capres-cawapres karena kurang dari 20% sesuai ketentuan UU Pilpres. Ini artinya, Anies bisa gagal mendapatkan tiket pencapresan, kecuali ada partai lain yang masuk menggantikan Demokrat.
Namun, kalau melihat tren penanganan perkara terkait klaim kepengurusan DPP Partai Demokrat, sejauh ini seluruh tingkatan peradilan yang ada memenangkan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat yang sah dan diakui pemerintah. Dengan kata lain, kubu AHY patut optimistis bahwa kemungkinan besar PK Moeldoko pun bakal ditolak oleh MA.
Apapun yang terjadi nantinya, yang pasti kalau sampai Anies gagal nyapres, Pilpres 2024 niscaya menjadi tidak menarik. Berikut alasannya.
Pertama, Anies Baswedan itu terlanjur menjadi figur yang merepresentasikan kubu oposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam bahasa mantan politisi Nasdem Zulfan Lindan, Anies itu “antitesa” Jokowi.
Apa jadinya kalau kontestasi pilpres mendatang hanya diikuti dua kandidat capres dari koalisi partai pro-Jokowi, yakni Ganjar Pranowo (PDIP) dan Prabowo Subianto (Partai Gerindra)? Sangat tidak menarik, karena pasti tidak ada tawaran gagasan atau program alternatif yang “berbeda” atau bahkan “bertentangan” dengan program yang selama ini sedang dan telah dikerjakan Jokowi.
Kedua, Anies itu memiliki basis konstituen yang cukup signifikan. Dalam diri Anies itu terbentang harapan segmen warga yang tak puas dengan pemerintahan Jokowi, plus kelompok politik yang secara “ideologis” berbeda atau bahkan berseberangan dengan kelompok politik pendukung Jokowi.
Adalah sangat wajar dalam sistem demokrasi, keragaman aspirasi dan harapan itu turut berkontestasi dalam pesta lima tahunan. Memberi kesempatan Anies berkontestasi dan berkompetisi dalam pilpres adalah salah satu wujud dari pengejawantahan demokrasi politik, lepas dari soal menang-kalah.
Baca juga: Projo Tetap Tunggu Arahan Jokowi Soal Dukungan ke Capres
Karenanya, wajar jika Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar Anies Baswedan tidak dijegal maju sebagai capres oleh koalisinya sendiri, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Mahfud mengatakan hal itu supaya Anies benar-benar mendapatkan tiket maju Pilpres 2024. Pernyataan Mahfud itu menanggapi pernyataan Anies yang merasa dirinya dijegal maju di pilpres seusai Presiden Jokowi menyatakan bakal cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
“Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri,” ujar Mahfud, Kamis (1/6).
Mahfud juga membantah ada upaya dari pemerintah untuk menjegal langkah Anies. “Ndak ada. Itu isu politik,” tegasnya.
