JAKARTA (Sketsa.co) — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya keadilan bagi semua calon presiden (capres) yang akan berpartisipasi dalam Pilpres 2024.
AHY menyampaikan hal itu kepada pers seusai bertemu Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (15/5) malam.
AHY berharap jajaran eksekutif memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon tanpa adanya dukungan atau intervensi tidak langsung.
Pernyataan serupa telah disampaikan AHY saat mendaftarkan bakal calon legislatif Partai Demokrat di KPU, beberapa hari lalu. Dia meminta Presiden Jokowi untuk bersikap adil dalam pilpres mendatang.
Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem. KPP mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres.
Tak ayal lagi, pernyataan AHY itu secara langsung atau tidak langsung dialamatkan kepada Presiden Jokowi, yang memang tampak “tidak nyaman” dengan majunya Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat capres.
Jokowi, sejauh ini, kelihatan memberi “restu” kepada dua kandidat capres lainnya, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra/Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Terhadap sosok Anies, meski secara personal mungkin tak ada masalah, namun tampak sekali Jokowi “tidak berkenan” terhadap mantan jubirnya saat maju sebagai capres pada Pilpres 2014 tersebut.
Jegal Anies?
Kubu pengusung Anies bukannya tak mengerti bahwa Jokowi merasa tak nyaman dengan majunya Anies sebagai capres. Bahkan, mereka berspekulasi bahwa Jokowi punya agenda untuk menjegal pencapresan Anies dengan segala cara. Simak saja narasi yang dibuat Denny Indrayana, mantan Wakil Menkum dan HAM era Presiden SBY belum lama ini.
Pertanyaannya, benarkah spekulasi yang menyebutkan bahwa Jokowi berusaha menjegal pencapresan Anies? Benarkah Jokowi bisa menjegal pencapresan Anies? Atau, dengan cara apa Jokowi menjegal Anies agar tak ikut sebagai capres pada Pilpres 2024?
Salah satu spekulasi yang sempat beredar menyebutkan bahwa Presiden Jokowi melalui pengaruh dan jejaring kekuasaannya bisa mengkondisikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadikan Anies tersangka kasus dugaan korupsi, misalnya dalam kasus Formula-E saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Pertanyannya, akankah Jokowi segegabah dan sekonyol itu, melakukan abuse of power dengan risiko akan menuai catatan buruk dalam sejarah Republik ini? Di sisi lain, bukankah KPK institusi independen, dan bukan “bawahan” Presiden layaknya Jaksa Agung?
Spekulasi lain menyebutkan bahwa Anies bisa dijegal dengan cara “menekan” salah satu partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) agar keluar dan membatalkan kesepakatan sehingga tiket pencapresan tak memenuhi persyaratan presidential threshold?
Konon yang paling rentan untuk ditekan adalah Partai Nasdem, yang notabene masih berada dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Pertanyaannya, mampukah Jokowi “menekan” sosok seperti Ketum Nasdem Surya Paloh untuk membatalkan kongsi dengan Demokrat dan PKS agar Anies tak bisa ikuit kontestasi pilpres mendatang?
Secara faktual, potensi Anies untuk dijegal atau tepatnya terjegal dari proses pencapresan hanya jika salah satu partai—entah Nasdem, Demokrat atau PKS—sekonyong-konyong mengundurkan diri dari KPP. Dan jika hal itu benar terjadi nantinya, tentu saja itu tidak bisa diartikan Presiden Jokowi sukses menjegal pencapresan Anies. Dalam kalimat lain, jika Nasdem, Demokrat dan PKS tetap solid berkoalisi, tak ada alasan apapun pencapresan Anies terjegal.
Alhasil, narasi penjegalan yang dilontarkan kubu Anies dinilai sejumlah pihak tak lebih sebagai strategi “playing victim” untuk menaikkan elektabilitas…
