JAKARTA (Sketsa.co) — Banyak pihak “gerah” dengan hajatan pertemuan Presiden Jokowi dengan enam pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah—minus Nasdem—di Istana Merdeka, Selasa (2/5) malam.
Pada intinya, Jokowi dituding melakukan kegiatan politik partisan dengan menggunakan fasilitas negara, yakni mengumpulkan para ketua umum partai untuk membicarakan perkara politik terkait Pipres 2024.
Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla misalnya, meminta Jokowi untuk meniru Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menjelang akhir masa jabatannya tidak terlalu terlibat urusan politik.
Saran JK itu didasarkan pada fakta bahwa dalam pertemuan di Istana tersebut, Presiden Jokowi tidak mengundang Ketum Nasdem Surya Paloh, yang merupakan bagian dari partai koalisi pendukung pemerintah.
JK menduga Jokowi tidak mengundang Nasdem lantaran pertemuan itu tidak hanya berbicara terkait dengan persoalan pembangunan. “Berarti ada pembicaraan politik,” katanya.
Atas dasar itu, JK menilai Presiden seharusnya tidak terlalu terlibat politik seperti halnya Megawati Soekarnoputri dan SBY saat menjabat dulu.
Senada dengan JK, sejumlah politisi PKS dan Demokrat—dua partai di luar pemerintah yang bersama Nasdem membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung capres Anies Baswedan—mengritik keras pertemuan poltik di Istana yang dilakukan Presiden Jokowi sebagai hal yang tidak etis. Jokowi dianggap cawe-cawe dalam urusan penentuan capres.
Benny K. Harman, politisi Demokrat, dengan nada provokatif memberi tanggapan keras atas manuver Presiden Jokowi yang dinilai ikut cawe-cawe dalam urusan penentuan capres tersebut.
“Jika benar presiden tidak netral dalam pilpres dan pileg apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri,” katanya dalam Twitter.
Baca juga: Saat Elektabilitas Anies Baswedan Stagnan di Peringkat Ketiga
Sementara bakal capres KPP Anies Baswedan dalam pidato di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/5), meminta agar pemerintah bersikap netral dan tak ikut mempengaruhi rakyat dalam mengambil keputusan di Pemilu 2024.
Anies melontarkan hal itu di tengah gencarnya Presiden Jokowi meng-endorse capres dan menginisiasi terbentuknya koalisi besar. Anies meminta agar negara membiarkan rakyat tanpa dipengaruhi dan meminta tak ada tangan negara yang terlibat.
Jokowi sendiri meminta semua pihak memahami bahwa selain pejabat publik, dirinya juga seorang pejabat politik, sehingga wajar melakukan pembicaraan politik. Dia memastikan tidak ada konstitusi yang dilanggar atas apa yang dilakukannya.
Mengapa “Gerah”?
Ada dua kemungkinan mengapa banyak pihak—terutama kalangan partai di luar pemerintah—yang begitu “gerah” dengan manuver Jokowi beberapa waktu terakhir yang tampak aktif “meng-endorse” nama-nama tertentu sebagai kandidat presiden pada pilpres mendatang.
Pertama, Jokowi dinilai sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar untuk menjadikan seorang kandidat presiden berpeluang memenangkan kontestasi jika mendapatkan “restu” darinya. Dengan kata lain, suka tidak suka, Jokowi saat ini berpotensi menjadi “king maker”.
Kedua, dengan tingkat kepuasan publik (approval rating) yang relatif tinggi atas kinerja pemerintahannya (versi LSI mencapai 82%), Jokowi secara tidak langsung bisa “menunjuk” calon penerusnya, dan publik yang puas dengan kinerjanya cenderung akan mengikuti.
Dengan dua alasan tersebut rasanya wajar jika KPP dan pihak-pihak tertentu pengusung dan pendukung Anies yang dipersepsikan sebagai figur “antitesa” Jokowi, khawatir apabila mantan walikota Solo itu aktif mendukung kandidat capres tertentu, maka peluang yang didukungnya untuk menenangkan kontestasi sangatlah besar…
