JAKARTA (Sketsa.co) — Beberapa kali, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengisyaratkan bahwa wacana atau rencana pembentukan koalisi besar tidak terlepas dari Presiden Jokowi selaku komandan.
“Yang kadang-kadang saya sebut koalisi kebangsaan itu, karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini, itulah salah satu tentu semuanya di bawah orkestra, komando Pak Jokowi,” ujar Zulhas usai menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu (8/4).
Dalam kaitan wacana dan rencana pembentukan koalisi besar partai pro-pemerintahan Jokowi, Zulhas yang juga Menteri Perdagangan memang terlihat paling aktif melakukan inisiasi dan penggalangan.
Sebelumnya, bertempat di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4) digelar Silaturahmi Ramadhan yang dihadiri lima pimpinan partai pro Jokowi—minus Nasdem dan PDIP. Dalam acara itu hadir pula Presiden Jokowi yang mengaku turut mendengarkan pembicaraan para pimpinan partai (Gerindra, PAN, PPP, Golkar dan PKB) soal pembentukan koalisi besar menghadapi pilpres.
Dari hiruk-pikuk dinamika pembentukan koalisi besar itu, nama Prabowo Subianto disebut-sebut memiliki kans paling besar untuk diusung sebagai capres.
Baca juga: Koalisi Pro Anies Diduga Nunggu Terbentuknya Koalisi Besar
Maklum, di antara lima pimpinan partai tersebut, elektabilitas Prabowo sebagai kandidat capres memang paling tinggi. Belakangan, menurut hasil survei teranyar dari LSI, elektabilitas Prabowo bahkan sudah menyalip Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sebelumnya memuncaki hasil survei.
Anjloknya elektabilitas Ganjar dikaitkan dengan penolakannya terhadap Timnas Israel untuk bermain dalam pertandingan sepkabola Piala Dunia U-20 yang sebelumnya direncanakan digelar di Indonesia. Penolakan Ganjar ditafsirkan dan dikaitkan dengan keputusan FIFA yang mencoret RI sebagai tuan tumah hajatan itu.
Gelagatnya, lima partai pro-Jokowi (minus PDIP) tak keberatan jika Prabowo diusung sebagai capres koalisi besar. Sejauh ini nyaris tak ada nada keberatan atau penolakan atas kemungkinan Prabowo diusung bersama oleh partai-partai yang bakal menjadi bagian koalisi besar.
Di lain pihak, PDIP sebagai pemilik golden ticket pencapresan, agaknya tetap kukuh dengan tekadnya untuk mengusung kadernya sendiri sebagai capres seperti yang pernah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pidato HUT ke-50 partai tersebut beberapa waktu lalu.
Syarat Capres
Dengan kata lain, PDIP kemungkinan hanya mau bergabung dalam koalisi besar jika syarat mendapat jatah capres disepakati lima partai tersebut. Sebaliknya, jika tak diakomodir, kemungkinan akan tak ikut koalisi besar alias jalan sendiri.
Yang menarik adalah, jika tarik-menarik antara PDIP dengan Gerindra dan partai lain soal sosok nama capres koalisi besar alot, posisi Jokowi akan memihak ke siapa?
Di satu sisi, Jokowi adalah kader PDIP yang mesti tegak lurus mengikuti keputusan Megawati sebagai pemegang mandat untuk menentukan capres partai tersebut. Di sisi lain, Jokowi adalah “komandan” koalisi besar yang harus mengakomodir kepentingan lima partai lainnya.
Menarik untuk mencermati bagaimana Jokowi menyikapi situasi dilematis dan problematis tersebut…
