JAKARTA (Sketsa.co) — Ketua Umum Partai Amanat Nasional menegaskan bahwa rencana pembentukan koalisi besar yang beranggotakan partai pro pemerintah—minus Nasdem—diorkestrasi oleh Presiden Jokowi.
“Tentu semua ini di bawah orkestra komando Pak Jokowi,” kata Zulkifli Hasan di sela-sela kunjungan jajaran pengurus DPP PAN ke kediaman Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jl Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2023).
Penegasan yang disampaikan Zulhas—panggilan akrab Zulkifli Hasan—tersebut seperti hendak mengonfirmasi spekulasi yang beredar beberapa hari terakhir bahwa Jokowi berada di balik wacana pembentukan koalisi besar.
Sejak dicetuskan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto di sela-sela acara buka bersama di Nasdem Tower, beberapa waktu lalu, wacana koalisi besar terus bergulir dan mulai memperlihatkan wujud konkritnya.
Adalah pertemuan lima pimpinan partai pro pemerintahan Jokowi (Golkar, PPP dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu /KIB serta Gerindra dan PKB yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonsia Raya/KKIR) dalam acara Silaturahmi Ramadhan yang digelar di Kantor PAN, Jakarta, Minggu (2/4).
Dalam pertemuan itu, terjadi pembicaraan di antara lima pimpinan partai tersebut terkait dengan pembentukan koalisi besar. Jokowi yang ikut dalam pertemuan itu mengaku hanya mendengarkan para ketua partai tersebut berbicara.
Selebihnya, menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan penggabungan atau penyatuan KIB dan KKIR untuk membentuk koalisi besar, Jokowi hanya berkata singkat, “Cocok.” Tapi dia segera menambahkan bahwa hal itu terserah para ketua partai.
Argumen utama pembentukan koalisi besar, seperti yang disampaikan Airlangga Hartarto, untuk meneruskan program-program pemerintahan Jokowi agar terjadi kesinambungan. Tampaknya hal itulah yang mempertemukan kesepahaman Jokowi dengan partai-partai yang terlibat dalam rencana pembentukan koalisi besar.
Pertanyaannya, akankah koalisi besar tersebut melibatkan PDI Perjuangan, partai tempat Jokowi bernaung sebagai kader? Jika PDIP terlibat atau dilibatkan dalam pembentukan koalisi besar, lalu siapa yang bakal disepakati sebagai bakal capres-cawapres?
Kepentingan
Pada titik ini, tampaknya persoalan tak lagi sekadar menyamakan visi-misi, komitmen kebangsaan atau segala idealisasi gagasan lainnya. Bukan apa-apa. Penentuan capres-cawapres akan langsung menohok ke jantung kepentingan para elite partai yang terlibat dalam pembentukan koalisi besar.
Baca juga: Mengapa PDIP Tak Gentar Hadapi Dinamika Koalisi Pilpres 2024?
Sederhananya, akankah PDIP bersedia menyepakati Prabowo yang disebut-sebut sebagai kandidat terkuat capres yang bakal diusung koalisi besar? Sebaliknya, akankah Prabowo bersedia jika hanya menjadi kandidat cawapres untuk bakal capres yang disodorkan PDIP?
Risikonya jelas, jika titik temu kesepakatan nama capres-cawapres tak tercapai, maka rencana pembentukan koalisi besar yang juga melibatkan PDIP akan berantakan…
