JAKARTA (Sketsa.co) — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belakangan ini menjadi pimpinan partai yang tampak paling vokal dan kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Yang paling anyar tentu soal komentar tajamnya tentang Indonesia yang dicoret FIFA sebagai tuan rumah penyelengaraaan perhelatan sepakbola Piala Dunia U-20.
AHY menilai pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia berdampak pada reputasi Indonesia di dunia internasional. Menurutnya, polemik keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 akan berdampak pada munculnya ketidakpercayaan terhadap Indonesia untuk menyelenggarakan perhelatan olahraga berskala internasional.
“Buruknya nama Indonesia di dunia internasional karena dianggap tidak punya komitmen,” tuturnya.
Seperti diketahui, para penolak Tim Israel itu antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta tiga partai politi yakni PDIP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Kritik Utang Menggunung
Sebelumnya, saat melakukan pidato politik di hadapan ribuan kader Partai Demokrat di lapangan tenis indoor, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3), AHY menyinggung utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo yang naik tiga kali lipat dalam delapan tahun terakhir.
“Defisit anggaran coba ditutup dengan utang pemerintah. Dalam delapan tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat,” ujar AHY.
AHY menjabarkan data Kementerian Keuangan yang menyebut utang pemerintah mencapai Rp 7.733 triliun pada awal 2023. “Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp 1.640 triliun,” paparnya.
Menurut dia, utang tersebut tak lain adalah dampak dari persoalan ekonomi Indonesia yang semakin rumit akibat keuangan negara yang tak dikelola dengan baik.
“Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik,” tegasnya.
Menurut AHY, utang-utang pemerintah semakin memberatkan masyarakat karena sejatinya masyarakat lah yang membayar utang lewat pembayaran pajak.
“Tidak adil jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi akhirnya pemerintah tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Jangan menghukum pihak yang tidak bersalah,” katanya.
Sosok Perubahan
Dengan berbagai tanggapannya yang kritis dan tajam terhadap sejumlah isu dan persoalan seperti yang diilustrasikan di atas, agaknya AHY ingin memperlihatkan kepada publik bahwa dirinya adalah sosok pimpinan partai oposisi atau di luar pemerintahan yang menjalankan peran sebagaimana mestinya.
Dalam konteks terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang di dalamnya Demokrat menjadi bagian organiknya, AHY tampak hendak memberi kesan bahwa dirinya memiliki kualifikasi sebagai sosok perubahan.
Baca juga:
Jangan Remehkan Cak Imin dan PKB di Pilpres 2024
Betapa Tidak Menariknya Jika Ganjar Tak Ikut Pilpres…
Dengan bersikap kritis terhadap ragam persoalan publik dan pemerintahan, termasuk pengelolaan anggaran negara, AHY bukan saja tampak ingin terlihat paham persoalan, namun juga bisa menawarkan jalan keluar atau alternatif kebijakan yang lebih baik.
Pertanyaannya, segala ikhtiar AHY untuk tergambarkan sebagai sosok perubahan tersebut akankah berujung pada terpilihnya dia sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan?
