JAKARTA (Sketsa.co) — Ada yang mengejutkan dengan hasil survei elektabilitas yang dirilis PolMark Indonesia pimpinan Eep Saefulloh Fatah di Jakarta, Kamis (30/3). Sekonyong-konyong elektabilitas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) masuk lima besar dengan raihan 4,8%.
Peringkat teratas diduduki Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 22,8%, disusul Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto 17,4%, lalu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 13,9%, berikutnya Ridwan Kamil 5,2%, dan di peringkat kelima Cak Imin 4,8%.
Seterusnya, Menparekraf Sandiaga Uno 2%, Ketua DPR Puan Maharani dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (masing-masing 1,7%), lalu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 1,3%, dan peringkat ke-10 mantan Panglima TNI Andika Perkasa 1,%.
Sejujurnya, Cak Imin sebelumnya nyaris tak pernah diperhitungkan sebagai kandidat capres. Dari berbagai hasil survei elektabilitas yang dilakukan sekian lembaga survei, tingkat keterpilihan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presdien SBY (2009-2014) itu relatif tak signifikan.
Dengan kata lain, sampai sebelum ada rilis hasil survei PolMark, Kamis lalu, tak terbayangkan bahwa Cak Imin punya peluang memadai untuk diusung koalisi partai sebagai bakal capres.
Namun, harus diakui, Cak Imin punya peluang cukup besar untuk diusung sebagai bakal cawapres. Bukan karena ketokohannya yang moncer, tapi lebih karena faktor partai yang dipimpinnya, yakni PKB, yang merupakan partai level menengah.
Betapa tidak? Merujuk hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 2-11 Maret 2023, jika pemilu digelar saat survei dilakukan, PKB akan memperoleh 10,3% suara atau berada di peringkat ketiga di bawah PDIP yang memperoleh 23,4% dan Gerindra 14,1%.
Posisi Tawar Menguat
Tentu orang boleh berdebat dan meragukan hasil survei PolMark, SMRC atau lembaga survei lainnya. Namun, dengan asumsi hasil survei itu mencerminkan situasi riil, tak pelak posisi tawar Cak Imin dan PKB terhadap partai-partai lainnya tentu relatif kuat.
Sebagai salah satu sosok dengan elektabilitas berada di papan tengah, tentu Cak Imin patut dipertimbangkan oleh para elite partai lainnya yang ingin terlibat aktif dalam kontestasi pilpres. Belum lagi posisi PKB sebagai partai yang bisa menyumbang bagi pemenuhan persyaratan presidential threshold untuk mengusung duet capres-cawapres.
Baca juga: Betapa Tidak Menariknya Jika Ganjar Tak Ikut Pilpres…
Demi melihat perkembangan elektabilitas Cak Imin dan PKB, agaknya Gerindra tak bisa menganggap enteng mitra koalisinya ini dalam penentuan pasangan capres-cawapres yang akan diusung untuk maju di pilpres mendatang.
Bukan apa-apa. Jika akhirnya Prabowo tak menggandeng Cak Imin sebagai cawapres pendampingnya, boleh jadi PKB akan bergabung ke Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) yang sudah bertekad mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Dan untuk ini, PKB bisa meminta posisi cawapres sebagai bagian dari negosiasi.
Bukankah elektabilitas Anies relatif lemah di Jateng dan Jatim? Bukankah Anies membutuhkan sosok berlatar nahdliyin dari Jateng atau Jatim untuk mendongrak elektabilitasnya? Bukankah Cak Imin seorang nahdliyin dan berasal dari Jatim?
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengungkapkan ada pimpinan partai di parlemen yang mendekati Koalisi Perubahan untuk bergabung tapi memberi syarat menjadi cawapres bagi Anies. Pertanyaannya, siapa pimpinan partai di parlemen tersebut?
