JAKARTA (Sketsa.co) — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba-tiba berbicara tentang kemungkinan pembentukan koalisi besar untuk menghadapi Pemilu 2024.
Dia mengemukakan hal itu di sela-sela menghadiri acara buka bersama di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (25/3/2023).
Pada momen tersebut tampak hadir elite partai dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bakal calon presiden Anies Baswedan, Waketum PPP Rusli Effendi, politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi.
“Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia, jadi kita tunggu tanggal mainnya,” ujar Airlangga.
Kendati begitu, Airlangga mengatakan akan ada saatnya koalisinya yang sudah dibangun bersama PAN dan PPP (Koalisi Indonesia Bersatu/KIB) akan membuat keputusan.
Pertanyaannya, koalisi besar yang dimaksudkan Airlangga apakah berupa peleburan KIB dengan KPP dengan mengusung capres Anies Baswedan untuk menghadapi koalisi lain, misalnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang akan mengusung capres Prabowo Subianto?
Atau koalisi besar itu disiapkan untuk menghadapi kemungkinan PDIP berkoalisi dengan Gerindra dan PKB mengusung Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo atau Ganjar-Prabowo?
Baca juga: Tren Elektabilitas Terus Menguat Picu Rasa Percaya Diri PDIP Capreskan Ganjar?
Kemungkinan lain, pernyataan Airlangga soal pembentukan koalisi besar itu untuk memberi semacam tekanan kepada PDIP agar segera menetapkan kandidat capres yang akan diusung.
Sebagai pemegang golden ticket, PDIP pada dasarnya bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendiri untuk ikut Pilpres 2024 tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena memang telah memenuhi syarat presidential threshold. Namun, berkali-kali Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan PDIP akan membangun kerjasama politik dengan partai lain untuk menghadapi pilpres.
Tidak Jelas
Masalahnya, sejauh ini PDIP belum memberikan gelagat apapun kapan akan mengumumkan kandidat capres yang diusungnya. Alhasil, partai-partai lain di luar KPP, terutama yang tergabung dalam KIB, seperti menghadapi ketidakjelasan.
Maka dengan PDIP segera memutuskan nama bakal capres, KIB tentu bisa segera menentukan posisi politik, entah turut mendukung capres PDIP, merapat ke KPP untuk dukung Anies, atau dukung pencapresan Prabowo oleh KKIR.
Tentu saja pada akhirnya KIB, dalam hal ini Golkar, PPP, dan PAN akan mendukung kandidat capres yang paling potensial untuk menang seraya melakukan tawar-menawar format power sharing jika memenangkan pilpres. Bukankah pada akhirnya politik kekuasaan itu soal “siapa dapat apa”?
