JAKARTA (Sketsa.co) – Kamis (26/1/2023) sore, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Ihwal adanya pertemuan itu dikonfirmasi oleh Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto dan protokoler Istana. Ada apa di balik pertemuan Surya Paloh-Jokowi?
Tidak ada yang tahu pasti agenda pembicaraan kedua sosok yang bertemu empat mata lebih dari satu jam tersebut. Sugeng, yang mengaku kerap menemani Surya Paloh saat bertemu Jokowi, mengatakan pertemuan itu merupakan kangen-kangenan antara kakak dan adik.
Dia tidak menampik kemungkinan Surya Paloh dan Jokowi membahas Pemilu 2024. Selebihnya, kedua tokoh itu juga membahas masalah ekonomi, dan sosial budaya. Namun, Sugeng tidak mau mengungkap detil pembicaraan Surya Paloh-Jokowi.
Pertemuan Surya Paloh-Jokowi untuk kali pertama sejak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada 3 Oktober 2022 tersebut tentu mengundang banyak tanya dan spekulasi.
Tak bisa dipungkiri, sejak mendapuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bakal capres, hubungan Surya Paloh dan Jokowi menjadi renggang, tidak seakrab sebelumnya.
Tidak hanya itu, relasi Nasdem dengan rekan partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin juga tampak tak harmonis lagi, bahkan diwarnai ketegangan, terutama dengan PDIP.
Sebubungan pencapresan Anies oleh Nasdem, PDIP tak segan mendesak Nasdem untuk menarik dua dari tiga menterinya di kabinet, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Hal ini antara lain disuarakan oleh Djarot Saiful Hidayat, salah satu Ketua DPP PDIP.
Nasdem sendiri merespons desakan itu dengan menyatakan bahwa soal reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Terkait soal itu, Jokowi beberapa kali mengisyaratkan akan melakukan perombakan kabinet. Namun hingga kini, hajatan itu belum terjadi.
Pertanyaannya, apa urgensi pertemuan Surya Paloh dan Jokowi pada Kamis sore di Istana? Ada beberapa kemungkinan.
Pertama, kepada Jokowi, Surya Paloh semacam “pamitan” dan “minta izin” akan membentuk Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dua partai terakhir jamak diketahui selama ini “berseberangan” dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Di sisi lain, sudah jadi pengetahuan umum kalau Jokowi “tidak berkenan” dengan sosok Anies, yang pernah menjadi Menteri Pendidikan di kabinet periode pertama Jokowi menjadi presiden tapi kemudian mencopotnya.
Saat Anies terpilih dan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017, langkah Anies sebagai gubernur acapkali berlawanan dengan kebijakan Jokowi saat menjadi Gubernur DKI. Anies misalnya, mengganti program “normalisasi sungai” menjadi “naturalisasi sungai”. Tampak sekali bahwa Anies seperti hendak menjadi “antitesa” Jokowi.
Kedua, Jokowi mendiskusikan dengan Surya Paloh rencananya untuk mengganti Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang notabane merupakan kader Nasdem. Dan dengannya, Jokowi mempersilakan kalau Nasdem mau mengundurkan diri dari koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin.
Ketiga, Jokowi dan Surya Paloh membahas alternatif kerjasama politik menghadapi Pilpres 2024 dengan menawarkan alternatif pasangan bakal capres-cawapres, sekaligus partai mana saja yang terlibat dalam koalisi tersebut.
Baca juga: AHY Hampir Pasti Bakal Cawapres Pendamping Anies?
Tapi, kemungkinan ketiga ini tampaknya peluangnya kecil terjadi mengingat perkembangan mutakhir di mana Demokrat telah menyatakan secara resmi mendukung pencapresan Anies dan mendesakkan segera dibentuk sekretariat bersama koalisi yang diawali penandatanganan kerjasama pembentukan Koalisi Perubahan dan Perbaikan.
Kalau kombinasi kemungkinan pertama dan kedua yang terjadi di balik pertemuan Surya Paloh-Jokowi, tampaknya dalam jangka pendek ke depan akan terjadi dinamika politik yang mengejutkan terkait dengan kabinet dan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
