JAKARTA (Sketsa.co) — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui bahwa kritik yang dilontarkan oleh sivitas akademika terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah bagian dari dinamika politik yang perlu mendapat perhatian serius. Ma’ruf menegaskan bahwa pemerintah akan mengevaluasi situasi ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat.
“Mudah-mudahan hanya sampai di pernyataan, jadi sehingga sudah bisa kita atasi – enggak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh. Kita harap ini bagian dinamika yang positif saja,” ujar Ma’ruf dalam konferensi pers di Dubai, Uni Emirat Arab, yang dipublikasikan melalui saluran YouTube Wakil Presiden pada Senin (5/2).
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah perguruan tinggi dari berbagai daerah, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, hingga Universitas Indonesia, menyatakan keprihatinan terhadap dinamika politik nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024.
Hingga tulisan ini diterbitkan, telah lebih dari 50 kampus di seluruh penjuru Tanah Air juga turut menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan sikap Presiden Jokowi.
Istana menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa kritik terhadap Jokowi merupakan suatu bentuk “vitamin” yang diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di negara ini.
Namun Ari juga mencatat adanya upaya sengaja yang mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. “Strategi politik partisan seperti itu sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik,” katanya, Jumat (2/2).
Tak hanya itu, sebagian pihak juga menuding bahwa aksi keprihatinan para sivitas akademika berbagai perguruan tinggi tersebut bernuansa partisan. Dengan kata lain, untuk mendukung kepentingan elektoral pasangan capres-cawapres tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024.
Tudingan itu tentu saja ditepis. Profesor Harkristuti Harkrisnomo dari UI dan Profesor Koentjoro dari UGM misalnya, mengaku tersinggung dan marah dengan tudingan partisan yang dialamatkan ke para sivitas akademika yang melakukan aksi keprihatinan terhadap sikap Presiden Jokowi yang dinilai melenceng dari demokrasi dan tidak netral.
Baca juga: Berdasar Survei Polmark, Eep Meyakini Pilpres Dua Putaran
Pada intinya, para guru besar itu manyatakan bahwa aksi keprihatinan itu merupakan bentuk tanggungjawab moral para sivitas akademika terhadap jalannya penyelenggarasn pemerintahan saat ini yang dinilai melenceng dari demokrasi. Sebagai kekuatan moral, mereka menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk kembali kepada demokrasi, bersikap netral, dan menjunjung etika politik terkait dengan Pemilu 2024.
Kembali ke respons Wapres Ma’ruf Amin yang menyatakan bahwa pemerintah bakal melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat terhadap aksi keprihatinan kalangan sivitas akademika berbagai perguruan tinggi.
Langkah yang tepat dengan mengembalikan marwah pemerintah sebagai pengayom dan bersikap netral dalam kontestasi Pilpres dan Pemilu 2024 tentu menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga agar situasi tetap kondusif di tahun politik ini.
