JAKARTA: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pentingnya bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem kecerdasan buatan (AI) seperti DeepSeek dan ChatGPT. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki sumber daya dan talenta digital yang cukup untuk membangun teknologi serupa.
“Saya kira ini penting. Orang bicara DeepSeek, kenapa kita tidak studi mengenai itu? Tidak selalu mahal, harga itu bisa,” ujar Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta.
Luhut optimistis bahwa Indonesia mampu mengembangkan teknologi AI secara mandiri, mengingat berbagai aplikasi digital yang telah sukses dikembangkan oleh talenta lokal. Beberapa contoh nyata yang telah digunakan luas antara lain PeduliLindungi, Simbara, serta e-katalog yang membantu efisiensi sistem pemerintahan dan layanan publik. Dengan keberhasilan ini, ia yakin Indonesia tidak kalah dengan negara lain dalam hal inovasi digital.
“Masa hanya China dan Amerika Serikat saja yang bisa?” tandasnya.
Empat Pilar Digitalisasi Indonesia
Luhut menjelaskan bahwa DEN telah menyusun empat pilar utama dalam upaya digitalisasi layanan pemerintah atau yang disebut sebagai government technology (govtech). Keempat pilar ini dirancang untuk memperkuat tata kelola negara melalui pemanfaatan teknologi canggih.
- Optimalisasi Penerimaan Negara
Pilar pertama berfokus pada peningkatan penerimaan negara, baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Salah satu sistem yang digunakan adalah Coretax, yang bertugas mengoptimalkan pendapatan pajak, serta Simbara, yang mengelola penerimaan dari sektor mineral dan batu bara. - Efisiensi Belanja Negara
Pilar kedua bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran negara melalui sistem e-catalogue versi 6.0. Sistem ini memiliki fitur baru seperti pengawasan real-time, integrasi lintas kementerian dan lembaga, analisis kebutuhan otomatis, serta evaluasi vendor berbasis data. Dengan demikian, belanja negara bisa lebih transparan, tepat sasaran, dan bebas dari pemborosan. - Peningkatan Pelayanan Publik
Digitalisasi juga diterapkan dalam layanan publik seperti administrasi kependudukan, pembuatan SIM, paspor, serta sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan sistem digital yang lebih efisien, masyarakat bisa mendapatkan layanan dengan lebih cepat dan mudah tanpa harus menghadapi birokrasi yang berbelit-belit. - Kemudahan Berusaha
Pilar terakhir adalah meningkatkan kemudahan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem ini dirancang untuk mempermudah perizinan usaha dan investasi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Target Integrasi Govtech pada Agustus 2025
Luhut menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar untuk mempercepat transformasi digital di pemerintahan. Salah satu target utama yang ingin dicapai adalah integrasi govtech secara menyeluruh pada Agustus 2025. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, diharapkan seluruh layanan pemerintah dapat berjalan lebih efisien dan transparan.
Langkah besar ini sejalan dengan perkembangan teknologi global yang semakin pesat. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan digitalisasi, Indonesia diharapkan dapat bersaing dengan negara-negara maju dalam bidang teknologi.
“Inovasi ini bukan sekadar mimpi, tapi sesuatu yang bisa kita wujudkan jika kita benar-benar serius,” ujar Luhut.
Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang ada dapat mendukung percepatan transformasi ini. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan teknologi AI dan digitalisasi layanan publik.
Dengan ambisi besar ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu pemain utama dalam ekosistem kecerdasan buatan global. Transformasi digital yang digagas DEN ini bisa menjadi tonggak baru dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
