JAKARTA (Sketsa.co) — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menitipkan pesan khusus kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini agar dapat mendistribusikan alokasi anggaran perlindungan sosial atau dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp 476 triliun kepada warga sasaran yang paling membutuhkan dan tidak dikorupsi.
“Semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial (Rp 476 triliun) yang sudah dialokasikan dalam APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi, ya Bu (Risma),” ungkap Sri Mulyani dalam kunjungan ke Kabupaten Malang, Jawa Timur bersama Mensos Tri Rismaharini terkait dengan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu seperti dikutip dari kanal Youtube Kemensos RI, Jumat (20/1/2023).
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan bahwa Kemenkeu telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp476 triliun dalam APBN tahun 2023.
Kemenkeu, kata dia, akan melihat seluruh aktivitas Kementerian Sosial yang dinilai mampu memberikan hasil nyata dan manfaat kepada masyarakat rentan.
“Ini penting sekali. Namanya anggaran perlindungan sosial memang tujuannya untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan paling miskin,” kata Menkeu.
Sebelumnya, Sri Mulyani dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (16/01/2023) di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi, menyampaikan belanja pada sektor perlindungan sosial dianggarkan sebesar Rp476 triliun dalam APBN tahun 2023. Nominal tersebut hampir setara dengan apa yang dibelanjakan pemerintah pada sektor yang sama tahun 2022 yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi.
Sementara untuk belanja ketahanan pangan tahun ini Rp104,2 triliun, belanja ketahanan energi Rp341 triliun, dan belanja infrastruktur Rp392 triliun.
Untuk belanja sektor kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp178 triliun diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan.
“Itu adalah untuk non-Covid-19 sehingga memang akan meningkat untuk belanja non-COVID-19. Pendidikan Rp 612 triliun, itu juga termasuk belanja yang sangat tinggi,” kata Sri Mulyani.
Pada APBN 2023, tutur Menkeu, pemerintah juga menganggarkan Rp 21,86 triliun untuk tahapan pemilihan umum (pemilu). Selain itu, Rp 23,9 triliun juga disiapkan untuk belanja dalam rangka mempersiapkan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp21 triliun.
“Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global, baik karena kenaikan harga inflasi maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain,” tandasnya.
