JAKARTA: Pada Sabtu, 14 Desember 2024, parlemen Korea Selatan resmi menyetujui pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Pemakzulan ini terjadi setelah penetapan darurat militer yang diumumkan pada 3 Desember lalu. Selama Presiden Yoon dibebastugaskan, Perdana Menteri (PM) Han Duck-soo akan menjabat sebagai penjabat Presiden, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Korea Selatan. Dengan latar belakang teknokratik dan reputasi rasionalitas, Han menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tengah krisis politik terburuk dalam empat dekade terakhir.
Sebagai penjabat presiden, Han Duck-soo bertanggung jawab menjaga fungsi pemerintahan di tengah situasi politik yang penuh gejolak. Krisis ini diperburuk oleh ancaman dari Korea Utara yang bersenjata nuklir serta perlambatan ekonomi dalam negeri. Masa jabatan Han sebagai penjabat presiden juga tidak lepas dari tekanan karena investigasi kriminal terhadap perannya dalam keputusan darurat militer yang kontroversial.
Han Duck-soo, yang kini berusia 75 tahun, adalah seorang teknokrat dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di berbagai posisi kepemimpinan. Ia telah bekerja di bawah lima presiden Korea Selatan dari spektrum politik yang berbeda, baik konservatif maupun liberal. Kariernya mencakup jabatan sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Sekretaris Kepresidenan untuk Koordinasi Kebijakan, serta Kepala berbagai organisasi dan lembaga pemikir. Ia juga memiliki gelar doktor di bidang ekonomi dari Universitas Harvard, menambah kredibilitasnya di bidang ekonomi dan diplomasi.
Sebagai Perdana Menteri sejak 2022, ini adalah kali kedua Han menduduki jabatan tersebut, setelah sebelumnya menjabat pada masa pemerintahan Presiden Roh Moo-hyun pada 2007-2008. Saat menunjuk Han sebagai Perdana Menteri, Presiden Yoon memuji keahlian dan pengalaman Han yang luas di sektor publik dan swasta. Han dikenal sebagai sosok moderat, pekerja keras, dan tidak terikat dengan faksi politik tertentu, membuatnya dihormati di dunia politik Korea Selatan.
Selain berperan penting dalam kebijakan dalam negeri, Han juga memiliki hubungan erat dengan sekutu utama Korea Selatan, Amerika Serikat. Sebagai Duta Besar untuk AS pada 2009, ia berkontribusi pada proses penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas Korea Selatan-AS yang disahkan pada 2011. Fasih berbahasa Inggris, Han menjalin hubungan baik dengan pemimpin dan lembaga AS, termasuk ketika Joe Biden masih menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat.
Peran Han sebagai penjabat presiden diperkirakan akan berlangsung selama berbulan-bulan hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan nasib Presiden Yoon, apakah pemakzulan tersebut disetujui atau kekuasaannya dipulihkan. Jika Yoon benar-benar dilengserkan, pemilihan presiden harus dilakukan dalam waktu 60 hari, dan hingga saat itu Han akan tetap memimpin negara. Namun, posisi Han juga tidak sepenuhnya aman karena ia menjadi target pengaduan oposisi terkait keterlibatannya dalam keputusan darurat militer.
Dalam situasi terburuk, apabila Han juga dimakzulkan, posisi penjabat presiden akan dialihkan ke Menteri Keuangan, sesuai urutan dalam kabinet. Meski Konstitusi Korea Selatan tidak menjelaskan secara rinci batasan kekuasaan penjabat presiden, sebagian besar ahli berpendapat bahwa Han harus menggunakan wewenangnya secara terbatas untuk mencegah kelumpuhan pemerintahan.
Krisis politik ini menjadi ujian berat bagi Korea Selatan. Stabilitas pemerintahan berada di tangan Han Duck-soo, yang harus menavigasi situasi dengan bijak untuk menjaga kepercayaan rakyat dan hubungan internasional, terutama dengan sekutu utama. Dalam beberapa bulan mendatang, langkah-langkah yang diambil Han akan menentukan arah masa depan politik dan ekonomi Korea Selatan.
