JAKARTA (Sketsa.co) — Gerak cepat. Begitulah yang segera terbaca dari manuver PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat di tengah dinamika koalisi partai menjelang Pilpres 2024.
Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bertemu dan berbincang di sebuah rumah makan di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (11/6) malam.
Pertemuan itu merupakan tindaklanjut dari tawaran kerjasama politik yang dilontarkan Hasto dalam keterangan kepada pers di Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (10/6). Tawaran itu mendapat sambutan hangat dari Partai Demokrat.
Usai bertemu Hasto di Blok M, Teuku Riefky dalam keterangan persnya mengatakan pertemuannya dengan Hasto berlangsung hangat. Riefky mengatakan baik dirinya maupun Hasto masih tetap menjaga etika politik dengan saling menghormati posisi masing-masing partai untuk Pilpres 2024.
“Walaupun kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY, namun kami tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini masing-masing partai tekrait kontestasi PIlpres 2024,” ujarnya.
Saat ini Demokrat dan PDIP berada dalam dua kubu terpisah untuk Pilpres 2024. Demokrat berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang akan mengusung capres Anies Baswedan.
Sementara itu, PDIP menjalin kerjasama politik dengan sejumlah partai, antara lain PPP, Hanura dan Perindo untuk mengusung kadernya, Ganjar Pranowo, sebagai capres pada Pilpres 2024.
Spekulasi dan Skenario
Tak ayal lagi, manuver PDIP-Demokrat itu telah memicu berbagai spekulasi dan skenario politik baru menghadapi Pilpres 2024.
Pertama, diakui atau tidak, pertemuan itu niscaya menambah ketegangan yang muncul dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terkait dengan persoalan kandidat cawapres pendamping Anies Baswedan. Demokrat seperti kitim sinyal agar KPP mengakomodir aspirasi mereka terkait dengan penentuan bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.
Dari sudut pandang berbeda, Demokrat bisa saja dipersepsikan tengah “main mata” dengan PDIP seandainya nama cawapres yang diumumkan Anies Baswedan nanti tidak sesuai yang mereka harapkan. Dengannya, Demokrat bisa sekonyong-konyong keluar dari KPP dan menerima tawaran skema politik baru bergabung dengan PDIP, misalnya dengan menjadikan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Ganjar Pranowo.
Kedua, jika ujung rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani (putri Megawati Soekarnoputri) dengan Ketum Demokrat AHY (putra SBY) membuahkan kerjasama politik menghadapi Pilpres 2024, segala formasi koalisi partai yang telah terbentuk sejauh ini niscaya akan berubah. Sangat mungkin Nasdem dan PKS merapat ke Partai Gerindra untuk mengusung pencapresan Prabowo Subianto. Pada titik ini, bisa jadi Anies akan “turun kelas” menjadi cawapres Prabowo.
Atau skenario lain, Nasdem bersama Golkar, PKS dan PAN merajut koalisi alternatif dengan mengusung Ketum Golkar Airlangga Hartarto-Anies Baswedan atau sebaliknya, Anies-Airlangga. Semua kemungkinan masih bisa terjadi…
