JAKARTA (Sketsa.co) — Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan.
Pernyataan Andi Arief merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menuduh Partai Demokrat mendesak untuk segera mengumumkan bakal cawapres agar ketua umum mereka bisa maju sebagai kandidat RI-2 dalam Pilpres 2024.
Andi menjelaskan bahwa sejak awal Demokrat telah mempertimbangkan beberapa nama calon lain yang telah dibahas dengan tim Anies dan Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Selain AHY, ada nama-nama seperti Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yenny Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heryawan, Ahmad Syaikhu, Salim Segaf, dan Ridwan Kamil yang dipertimbangkan oleh Demokrat.
Andi menekankan bahwa Demokrat tetap menghormati kesepakatan dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan akan membiarkan bakal capres Anies Baswedan menentukan pilihan bacawapres.
Ketegangan antara Demokrat dan Nasdem terkait penentuan bacawapres Anies dipicu penurunan elektabilitas Anies dalam sejumlah hasil survei belakangan ini.
Ketua Umum Demokrat AHY meminta agar deklarasi dilakukan dengan cepat karena waktu menjelang Pilpres 2024 semakin terbatas. AHY merasa bahwa masa kampanye 75 hari tidak cukup untuk mengoptimalkan kinerja partainya guna meraih kemenangan.
Patuhi Kesepakatan
Ahmad Ali juga meminta Demokrat untuk mematuhi kesepakatan dalam piagam pembentukan KPP yang memberikan mandat kepada Anies untuk menentukan bacawapresnya sendiri.
Ketegangan Demokrat dan Nasdem terkait dengan penentuan bacawapres Anies serta soal timing pendeklarasiannya berpotensi kian mengeras jika elektabilitas Anies semakin merosot dalam jangka sepekan-dua pekan ke depan.
Jika para elite Demokrat dan Nasdem tak mengendalikan diri dengan baik, ketegangan itu bisa tereskalasi sedemikian rupa yang mengancam soliditas KPP.
Di sisi lain, godaan dari pihak ketiga untuk menarik-narik keluar partai di KPP juga makin intens, terutama terhadap Demokrat dan PKS.
Kombinasi dari ketegangan penentuan bacawapres Anies, tren penurunan elektabilitas Anies, plus upaya eksternal untuk menarik keluar partai di KPP niscaya berpotensi meruntuhkan upaya pencapresan Anies Baswedan.
Jika ini terus terjadi dalam beberapa waktu ke depan, KPP berisiko bubar sebelum pendaftaran pasangan capres-cawapres dilakukan pada Oktober-November 2023.
Skenario terburuk seperti dikhawatirkan Menko Polhukam Mahfud MD, Anies gagal melaju ke Pilpres 2024. Anies bukan dijegal penguasa, tapi Anies sangat mungkin terjegal oleh ulah partai dalam koalisinya sendiri…
